MALANG KOTA - Anggaran untuk renovasi atau perbaikan sekolah dipastikan naik pada 2025.
Peningkatannya bisa mencapai tiga kali lipat.
Kemungkinan itu mencuat setelah DPRD Kota Malang sepakat dengan Pemkot Malang untuk menjadikan renovasi sekolah sebagai salah satu prioritas.
Sebagai informasi, anggaran perbaikan sekolah pada APBD 2024 diplot senilai Rp 2 miliar.
Pada 2025, anggarannya bisa bertambah menjadi Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang sementara I Made Riandiana Kartika menyebut, penambahan itu dilakukan untuk menyikapi program prioritas Pemkot Malang.
Sebab, saat dipimpin Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ditemui ada 51 SD dan SMP yang mengalami kerusakan.
Menyandang status sebagai kota pendidikan, Made setuju dengan tambahan anggaran untuk perbaikan sekolah.
”Anggaran perbaikan sekolah termasuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Bagaimana bisa kualitasnya baik, jika sarana tidak mendukung,” kata dia.
Made menyampaikan, minimal kenaikan anggaran perbaikan sekolah yakni dua kali lipat.
Jika memungkinkan, bisa ditambah hingga tiga kali lipat.
”Kebetulan dewan dan pemkot masih akan membahas APBD 2025. Kami usahakan naik 200 sampai 300 persen,” terang pria kelahiran Jembrana, Bali itu.
Sementara untuk gedung SMA dan SMK yang mengalami kerusakan, Made mengatakan bila itu menjadi wewenang pemprov.
Pemkot Malang hanya menangani lembaga pendidikan jenjang TK hingga SMP saja.
”Kalau untuk jenjang SMA atau SMK, kami memberikan beasiswa kepada warga Kota Malang yang kurang mampu,” imbuh politisi PDIP itu.
Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menambahkan, perbaikan sekolah pada 2025 akan menggunakan berbagai sumber dana.
Mulai dari APBD, bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan pihak swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility).
Iwan mengatakan, hasil pertemuan dengan pihak swasta, ada respons positif untuk membiayai perbaikan sekolah.
Bahkan itu akan dimulai akhir 2024 ini.
”Perbaikan sekolah akan melibatkan banyak pihak. Saya target tahun 2025 sudah tidak ada lagi kabar sekolah rusak di Kota Malang,” tegasnya.
Pandangan sedikit berbeda diberikan legislator terkait penggunaan dana CSR. Jika memungkinkan, anggota DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menyebut bila perbaikan sekolah tidak perlu memakai CSR.
”Karena pendidikan merupakan mandat utama pemerintah. Jadi saya harus dimaksimalkan dengan APBD dulu, karena ini tugas utama kita,” tandasnya.
Menurut Harvard, CSR bisa digunakan untuk program lain seperti pengembangan pariwisata. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana