MALANG KOTA - Keterlambatan pencairan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahap II juga dirasakan SD-SD di Kota Malang. Itu berlaku di sekolah negeri maupun swasta. ”Sejauh ini baru ada 80 SD yang sudah cair,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana.
Total 80 sekolah yang sudah cair itu terdiri dari 47 SD negeri dan 33 SD swasta. Dengan total 281 SD negeri dan swasta di Kota Malang, artinya ada 201 yang belum menerima pencairan. Rinciannya ada 97 SD negeri yang belum menerima pencairan. Selanjutnya ada 104 SD swasta yang belum menerima jatah bantuan.
Mengetahui hal tersebut, Suwarjana mengaku bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak. ”Sebab pencairan BOSP murni dari pemerintah pusat,” kata dia. Pihaknya hanya bisa mengimbau agar satuan pendidikan tetap melaporkan keuangan tepat waktu dan menghemat anggaran.
Untuk diketahui, seharusnya bantuan senilai Rp 900 ribu per siswa itu cair pada bulan Juli lalu. Karena terlambat, beberapa SD harus nombok biaya operasional seperti membayar listrik dan air. ”Mau tidak mau listrik bulan Juli dan Agustus ini saya dulu yang bayar,” kata Kepala SDN Dinoyo 2 Jumain.
Saat ini, di sekolahnya terdapat 494 siswa. Seharusnya tahun ini jatah BOSP sejumlah Rp 444,6 juta sudah cair semua. Menurut Jumain, pihaknya sudah rutin melakukan laporan bulanan penggunaan BOSP. Harusnya, pencairan BOSP Tahap II bisa tepat waktu. Namun hingga kemarin, masih belum ada status lanjutan dari pemerintah pusat.
Selain untuk menanggung 50 persen biaya operasional, BOSP juga digunakan menggaji guru. Terutama untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Porsinya sudah dipangkas tahun ini jadi maksimal 20 persen saja untuk belanja pegawai sekolah negeri.
”Harapannya paling tidak Agustus ini bisa cair semua,” lanjut Jumain. Sebab, dia juga masih harus menggaji dua GTT di sekolahnya. Meski keduanya sudah terjaring PPPK, namun belum ada SK, sehingga gajinya masih ikut sekolah. (aff/by)
Editor : A. Nugroho