MALANG KOTA - Sejak diresmikan pada Juli lalu, operasional Koperasi Merah Putih (KMP) belum banyak terdengar. Utamanya jika dibandingkan dengan program pemerintah pusat lainnya. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat.
Di Kota Malang, dari 57 KMP yang diresmikan, baru dua yang mulai menjalankan unit bisnis. Yaitu KMP di Kelurahan Bumiayu dan Kelurahan Cemorokandang. Yang lain masih menunggu suntikan modal dari pemerintah pusat (selengkapnya baca grafis).
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menuturkan, ada tiga jenis pembentukan KMP. Pertama, membentuk koperasi yang baru. Keduanya, yakni pengembangan. Ketiga, yakni melanjutkan koperasi yang sudah berjalan.
Eko mengatakan, dari 57 KMP yang mendapat legalitas pada bulan Juli lalu, hanya di Bumiayu yang sudah berjalan. Sementara yang lainnya merupakan pembentukan koperasi baru.
”Sampai saat ini tidak ada KMP yang bubar. Kalau kurang berkembang memang seperti itu. Sebab, hampir semua membentuk baru dan masih memerlukan modal,” papar Eko.
Meski sebagian besar menunggu bantuan dari pemerintah pusat, dia menyebut ada juga KMP yang telah mendapat investor mandiri.
Seperti di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang. Koperasi tersebut telah diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada 9 September lalu.
Agar semakin banyak koperasi yang seperti itu, dalam waktu dekat diskopindag bakal melakukan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek).
Pelatihan dimulai dari identifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat, pemasaran, strategi menggaet anggota koperasi, dan pembukuaan.
Terkait kucuran dana dari pemerintah pusat, saat ini Pemkot Malang masih menunggu petunjuk detailnya. Kemungkinan besar modalnya berasal dari kredit yang diberikan himpunan bank milik negara. Seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri.
”Dari daerah itu membantu legalitas saja, semuanya kami tanggung. Untuk modal nanti dari pemerintah pusat,” tandas Eko.
Di tempat lain, Pengurus KMP Cemorokandang Haryadi menuturkan, investor di unit usahanya merupakan warga sekitar. Itu cukup memudahkan pihaknya mendapat modal awal.
Sehingga KMP tersebut bisa lebih mandiri. Tidak menumpang di kantor kelurahan atau gedung pemerintahan lainnya.
”Yang investasi di sini sebelumnya pemilik apotek, kemudian diserahkan kepada KMP untuk dikelola. Sekarang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya,” jelas dia.
Contohnya seperti penyediaan kebutuhan LPG, sembako, dan pembayaran elektronik listrik, BPJS, dan Hippam.
Haryadi menuturkan, sementara ini modal awal yang murni berasal dari anggota baru senilai Rp 10 juta. ”Saat ini kami masih merangkak, belum mendapat keuntungan. Masih akan mengupayakan tambahan anggota,” tutur dia.
KMP lainnya terpantau masih bersiap memulai operasional usaha. Seperti disampaikan R. Susy Kurnia, Ketua KMP Kelurahan Karangbesuki.
Dia mengatakan bahwa pihaknya baru mengikuti bimbingan teknis. Bimbingan teknis dimulai sejak KMP diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli.
Kemudian ada bimbingan teknis (bimtek) lagi berupa pelatihan keterampilan digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI pada 21 Agustus lalu.
”Dalam bimtek bersama Komdigi RI pada Agustus lalu, kami mendapat pengetahuan seperti perkoperasian secara umum dan keamanan siber,” terang Susy.
Namun, pihaknya merasa masih kurang mendapat pengetahuan atau petunjuk teknis soal KMP. Meski masih menunggu petunjuk teknis berikutnya, KMP Kelurahan Karangbesuki sudah mulai melakukan sosialisasi untuk pendaftaran anggota. Sosialisasi dilakukan saat kegiatan bersama pihak RW hingga PKK.
Setiap hari, banyak yang bertanya kepada Susy melalui WhatsApp (WA) tentang tata cara mendaftar sebagai anggota. Ada pula yang sudah mendaftar melalui aplikasi KMP Aset Digital Nusantara.
”Sampai sekarang, kami sudah memiliki sekitar 60 anggota, yang 70 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM,” kata dia
Karena masih mencari anggota, lanjut Susy, pihaknya belum bisa menentukan besaran modal. Namun dari informasi yang didapat pihaknya, koperasi bisa mendapat modal melalui pengajuan proposal.
Proposal tersebut akan diverifikasi dan diseleksi oleh pihak terkait. Namun, pihaknya masih pikir-pikir karena persyaratan bunga untuk modal koperasi sebesar 6 persen selama satu tahun.
Berbeda dengan KMP Kelurahan Karangbesuki, KMP Kelurahan Bumiayu sudah melakukan kegiatan operasional sejak 2017 lalu. Mereka mengusung sistem tanggung renteng.
Selama delapan tahun, koperasi yang memiliki 118 anggota itu sudah mencatatkan omzet hingga Rp 180 juta.
Saat didapuk menjadi KMP, koperasi itu tinggal melanjutkan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan seperti simpan pinjam hingga penjualan sembako.
”Saat ini kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak seperti agen elpiji dan Universitas Negeri Jember (Unej),” terang Ketua KMP Bumiayu Wusono.
Selain kerja sama, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap anggota. Jumlah anggota yang semula 118 anggota kini sudah berkembang menjadi 130 orang. (adk/mel/by)
Editor : A. Nugroho