RADAR MALANG – Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah bertransformasi dari yang awalnya Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Sejumlah kampus di Malang seperti UB dan UM sudah resmi menjadi PTN, sementara beberapa lainnya seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih dalam proses peralihan.
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTN-BH merupakan konsep penyelenggaraan perguruan tinggi dengan otonomi yang lebih luas. Dengan kekuasaan penuh, suatu PTN bisa secara mandiri mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan tujuan kampus tersebut.
Contohnya, PTN yang berstatus BH bisa membuka program studi baru atau menutupnya ketika tidak lagi diperlukan, seperti UM yang membuka jurusan Pariwisata, Hukum, dan Sains Aktuaria.
PTN-BH juga memiliki ketentuan khusus dalam penerimaan mahasiswa baru. Kuota untuk jalur SNBT ditetapkan sebesar 30 persen, sementara Seleksi Mandiri mendapat porsi 50 persen dari total daya tampung.
Kelebihan PTN-BH
Pertama adalah sumber pendanaan yang beragam. PTN-BH memiliki kemampuan untuk mencari sumber dana dari berbagai sektor, seperti kerjasama dengan industri, proyek penelitian, hingga menerima dana hibah.
Kedua yakni kualitas pendidikan dan fasilitas yang lebih optimal. Dengan sumber dana yang beragam, kampus dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas belajar demi kenyamanan mahasiswa.
Ketiga, yakni peluang kolaborasi internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi dosen maupun mahasiswa untuk menuntut ilmu pengetahuan di kancah global melalui pertukaran pelajar dan penelitian. Serta memperkuat pengalaman mereka ketika bersaing di kancah internasional.
Kekurangan PTN-BH
Pertama dan yang paling terlihat adalah biaya kuliah yang cenderung lebih tinggi. Meskipun perguruan tinggi menawarkan fasilitas yang lebih baik, tapi seringkali menjadi beban bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan kekhawatiran tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi meskipun ada program beasiswa.
Kedua, potensi komersialisasi pendidikan. Hal ini bisa menjadi dilema bagi perguruan tinggi berbadan hukum karena kebebasan dalam mencari sumber pendapatan.
Ketiga, Kesenjangan akses pendidikan. Karena biaya yang relatif tinggi, ada kemungkinan terjadinya kesenjangan akses pendidikan bagi sebagian mahasiswa.
Penulis: Xeon Rhao Loudra Widadi
Editor : Aditya Novrian