KEPANJEN - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir menuturkan, selama ini penanganan BPBD cenderung reaktif. Namun upaya membangun kesadaran dan kesiapsiagaan pada masyarakat belum terstruktur dan berkelanjutan. “Itu ditandai dengan jumlah destana yang masih separo dari jumlah desa. Fungsinya kurang efektif,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Senin lalu (5/1), Komisi III DPRD rapat dengan BPBD Kabupaten Malang. Itu dilakukan untuk membedah anggaran BPBD 2026. ”Ternyata masih banyak kegiatan yang bersifat administratif dan rutinitas,” terang pria yang biasa disapa Adeng itu.
Oleh karena itu, dia meminta BPBD lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM yang terlatih dan teredukasi. Caranya dengan memprioritaskan edukasi masyarakat dan penguatan SDM mitigasi bencana. Dengan begitu, ketangguhan daerah terhadap bencana bakal benar-benar bekerja.(aff/dan)
Editor : Aditya Novrian