MALANG KOTA – Ngobrol Mbois Ilakes (Ngombe) di kantor Kelurahan Bakalankrajan kemarin (27/2) dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluhan.
Setidaknya, ada empat aduan yang disampaikan warga Kecamatan Sukun. Mulai soal pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Ngombe yang diperuntukkan bagi warga Kecamatan Sukun tersebut merupakan keenam kalinya.
Sebelumnya, Ngombe pertama hingga keempat digelar di balai kota Malang.
Kemudian yang kelima dilaksanakan di kantor Kelurahan Bakalankrajan.
Aduan pertama disampaikan oleh Yuke, salah seorang warga Kelurahan Mulyorejo.
Dia mengeluh lantaran anakanak yang berdomisili di sekitar TPA Supit Urang untuk lolos jalur zonasi.
Itu karena jarak permukiman dengan SMP negeri cukup jauh.
”Padahal anak-anak kami juga memiliki prestasi. Mohon hal ini menjadi perhatian,” ujar Yuke kepada Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Lalu aduan kedua disampaikan warga Bakalankrajan, Samuel Eko Wijayanto. Dia meminta Pemkot Malang menyediakan lahan untuk taman hijau terbuka.
Taman tersebut diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat.
“Sebelumnya kami sudah ada Si Ikan Nila, inovasi yang menjadi Top 45 Kemen-PAN dan RB. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu ada taman hijau terbuka,” kata Eko.
Dia menjelaskan, taman tersebut juga bisa dibuat sentra kuliner, hidroponik dan etalase Si Ikan Nila.
Sementara itu, Warga Ciptomulyo Suprapti berterima kasih terhadap bantuan sosial maupun pangan yang diberikan pemerintah.
Dia berharap, bantuan bisa meluas hingga semua warga yang kurang mampu bisa merasakannya.
“Warga sangat terbantu dengan bantuan beras. Saat ini bisa dipakai untuk tiga bulan,” ucap Suprapti.
Aduan terakhir dari Nasianto, warga Kelurahan Sukun sekaligus koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dia mengaku sudah banyak membantu keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa.
Namun, keluarga dari Nasianto sendiri belum merasakan manfaat tersebut.
Sehingga, dia berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk memperhatikan nasib pendamping PKH.
“Honor kami juga tidak terlalu banyak seperti PNS, sehingga mungkin ada perhatian khusus dari pemerintah untuk PKH,” ungkap dia.
Menanggapi itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat langsung memberikan solusi. Untuk aduan siswa di sekitar TPA Supit Urang yang sulit lolos seleksi sekolah negeri, nantinya akan ditampung di SMPN 15 atau SMPN 30.
Seleksinya bisa melewati jalur prestasi. Selanjutnya untuk permintaan taman terbuka hijau, Wahyu akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). (adk/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana