RADAR MALANG – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, berpandangan bahwa kontroversi mengenai pernyataan seorang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu ditangani secara bijak dan seimbang. Ia menekankan pentingnya penjagaan agar polemik tersebut tidak mengalihkan perhatian dari misi utama Dana Abadi Pendidikan sebagai sarana strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Habib Idrus menegaskan bahwa LPDP tidak hanya merupakan program pembiayaan kuliah atau pendidikan tinggi. Program tersebut merupakan sebuah bentuk investasi jangka panjang negara untuk menyiapkan generasi yang unggul dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.
“Beasiswa LPDP bukan hanya soal biaya kuliah. Ini adalah investasi masa depan Indonesia. Di dalamnya ada amanah pengabdian,” ujarnya, Minggu (22/2), dilansir dari JawaPos.com.
Ia menyatakan bahwa semua pembiayaan penerima LPDP berasal dari Dana Abadi Pendidikan yang telah dikelola oleh negara. Dukungan tersebut mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya dengan cakupan nilai yang tidak sedikit.
“Setiap penerima beasiswa LPDP menerima dukungan pembiayaan yang tidak kecil, mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas pendukung lainnya. Seluruhnya dibiayai oleh uang rakyat dan dirancang untuk melahirkan kontribusi nyata baik dalam bentuk keilmuan, kebijakan, inovasi, maupun pengabdian sosial setelah studi selesai” ujarnya, dilansir dari JawaPos.com.
Habib Idrus menegaskan bahwa pernyataan di ruang publik yang terkesan meremehkan komitmen kebangsaan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan publik merupakan fondasi yang sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.
Ia menyatakan bahwa negara telah menghargai dinamika global serta pilihan hidup setiap individu. Namun, para penerima beasiswa negara tetap diharapkan untuk menjaga sikap serta pernyataan yang mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab moral kepada bangsa.
Habib menilai bahwa momentum polemik ini seharusnya bisa menjadi penguat orientasi strategis program. Evaluasi bukan sekadar fokus pada permasalahan sesaat, melainkan pada pembenahan tata kelola jangka panjang.
“Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu posisi Indonesia. Dana Abadi Pendidikan dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan global,” ujar Habib Idrus di Jakarta, dilansir dari JawaPos.com.
Ia menegaskan bahwa nilai Dana Abadi Pendidikan kini telah mencapai ratusan triliun rupiah sebagai bagian dari strategi fiskal yang berkelanjutan. Hasil pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai ribuan penerima beasiswa setiap tahun, baik yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di berbagai perguruan tinggi ternama di luar negeri.
Sebagai mitra dalam pengawasan kebijakan fiskal, Komisi XI DPR RI mendorong penguatan tata kelola LPDP secara berkelanjutan. Proses seleksi ini perlu mempertimbangkan bukan hanya capaian akademik saja, tetapi juga komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan serta ketersediaan dalam menjalankan pengabdian setelah menyelesaikan studi.
“Penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pemantauan kontribusi alumni menjadi bagian dari upaya menjaga agar investasi besar negara ini benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia,” ungkapnya, dilansir dari JawaPos.com.
Habib Idrus menambahkan bahwa mobilitas internasional di era globalisasi merupakan hal yang wajar. Namun, peluang tersebut sewajarnya dimaknai sebagai amanah untuk memberikan nilai tambah serta kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa.
Penulis: Anna Tasya Enzelina
Editor : Aditya Novrian