JAKARTA, RADAR MALANG – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, pada Senin (27/4). Pelantikan digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Jumhur menggantikan Hanif Faisol dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.
Baca Juga: Resmi Reshuffle Kabinet, Prabowo Subianto Lantik Sejumlah Pejabat Negara Hari Ini
Jumhur Hidayat lahir di Bandung, 18 Februari 1968 dan telah menoreh perjalanan panjang sebagai aktivis, pemimpin organisasi buruh hingga pejabat negara.
Jumhur menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Sejak menjadi mahasiswa, ia dikenal aktif dalam sejumlah organisasi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru.
Bahkan, ia pernah dipenjara pada tahun 1989–1992 karena berpartisipasi dalam demonstrasi mahasiswa yang menolak kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini.
Baca Juga: Presiden Prabowo Rapat dengan Menteri di Istana, Bahas Percepatan Proyek Giant Sea Wall
Ia juga terlibat dalam upaya membela petani dan menolak penggusuran lahan milik warga, termasuk dalam peristiwa Kacapiring dan Cimacan. Setelah bebas, ia memperluas pengaruhnya sebagai aktivis melalui lembaga riset, yaitu CIDES dan menjabat sebagai direktur eksekutif.
Selain kiprahnya di gerakan mahasiswa, ia juga terjun ke dunia politik dengan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Daulat Rakyat. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam memimpin aksi buruh.
Baca Juga: Prabowo-Luhut Gelar Pertemuan Empat Mata di Istana, Bahas Langkah Antisipasi Konflik Global
Konsistensinya dalam memperjuangkan masyarakat juga terlihat dari kiprahnya yang meluas ke pemberdayaan pedagang kecil, antara lain melalui keterlibatan aktif di organisasi seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) dan APGKI.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumhur diangkat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2007–2014.
Keterlibatannya dalam dunia ketenagakerjaan semakin kuat dengan pendirian Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo). Ia menjabat sebagai ketua umum organisasi tersebut hingga tahun 2012.
Pada tahun 2020, sosok Jumhur kembali populer sebagai penggagas dan anggota dari Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022-2027.