Mahasiswa di Malang Tuntut Evaluasi MBG dan Penuntasan Karhutla

KEPANJEN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Malang kemarin (10/11). Mereka membawa lima tuntutan yang menyasar sejumlah kebijakan pemerintah. Mulai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kejelasan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Lapangan (Korlap) Syuhada mengatakan, tuntutan tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang belum tuntas. Salah satunya adalah karhutla di Papua dan Kalimantan. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas karena dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat. Tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam kehidupan satwa.

"Ribuan jiwa merasa terganggu dan banyak hewan yang mati. Pemerintah harus mengambil posisi tegas dan memberikan solusi supaya masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan tenang," ujar Syuhada.

Mahasiswa juga mempertanyakan kejelasan operasional KDMP. Mereka menyoroti belum jelasnya pelaksanaan program tersebut. Termasuk informasi pembayaran gaji manajer KDMP sejak 1 November lalu. Sementara itu, pelaksanaan MBG dinilai masih membutuhkan pembenahan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG, menyusul sejumlah kasus keracunan yang melibatkan peserta didik, termasuk di Kabupaten Malang.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan supremasi sipil. Mahasiswa meminta TNI kembali menjalankan tugas sesuai fungsi (tupoksi) pertahanan. Tidak masuk ke ranah sipil. Mereka juga menyinggung pengangguran di Kabupaten Malang.

”Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah konkret untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarok menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Dia berharap komunikasi tidak berhenti pada aksi demonstrasi. Mahasiswa juga diajak melanjutkan pembahasan melalui diskusi maupun rapat dengar pendapat (RDP) agar persoalan yang disampaikan bisa dibahas lebih mendalam.

”Demokrasi itu berjalan, tetapi diskusi menjadi bagian dari mempertemukan gagasan dan ide agar masing-masing saling memahami,” katanya.

”Masukan seperti ini juga penting bagi pemerintah, termasuk kami di DPRD Kabupaten Malang," tambahnya.