INDONESIA - Pernyataan disampaikan pada 24 Juni 2025 di Jenewa ketika Wakil Menteri HAM Indonesia, Mugiyanto, berdialog langsung dengan Presiden Dewan HAM PBB, Jürg Lauber.
Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto menjelaskan bahwa Indonesia meluncurkan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai wujud nyata komitmen, sekaligus disampaikan secara formal bahwa negara benar-benar serius dalam memperkuat pelindungan HAM, baik di dalam negeri maupun di tingkat global seperti yang dilansir dari laman resmi kemenham.go.id.
Indonesia bukan sekadar berbicara, tetapi juga bergerak aktif dalam diplomasi HAM global sejak terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Suara mayoritas yang mendukung keanggotaan Indonesia, dengan perolehan tertinggi sepanjang sejarah pencalonan, mencerminkan kepercayaan besar dunia terhadap perannya.
Jürg Lauber menekankan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan serius akibat pergeseran geopolitik dan melemahnya multilateralisme. Maka, posisi Indonesia, sebagai negara besar dan pemimpin regional di ASEAN sekaligus anggota Gerakan Non-Blok, menjadi sangat strategis.
Ia berharap Indonesia bisa terus vokal dan berperan sentral dalam upaya menguatkan multilateralisme dan mendukung HAM global melalui Dewan HAM PBB.
Dengan demikian, langkah diplomasi Indonesia bukan semata simbolik, melainkan menunjukkan tanggung jawab konkret dalam menghadirkan perdamaian, keadilan, dan perlindungan HAM bagi masyarakat luas, dengan kontribusi nyata yang diakui oleh komunitas internasional. (cj)
Editor : A. Nugroho