MALANG KOTA - Sempat memanas dalam tiga hari terakhir, kemarin (1/9) situasi di Kota Malang mulai kondusif. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya membatalkan rencana aksi di depan Balai Kota Malang, kemarin. Ada lima poin yang mereka sampaikan dalam keterangan pers-nya.
Yang pertama yakni penjadwalan ulang aksi massa. ”Kami masih memantau hingga situasi lebih kondusif,” terang salah satu pengurus BEM Malang Raya yang enggan disebutkan namanya. Kedua, memprioritaskan keselamatan warga. Selanjutnya, mereka menegaskan penolakan terhadap aksi anarkis. Berikutnya, mereka memastikan bakal melanjutkan perjuangan konstitusional.
Yang terakhir, ada penekanan terhadap penguatan persatuan. Mereka mulai fokus mengambil langkah lain melalui pengawalan isu publik dengan kajian kritis, advokasi, forum akademik, hingga jalur hukum. Sebab menurut mereka, perjuangan tidak boleh berhenti di jalanan saja.
Pada Minggu malam (31/8), Pemkot Malang sudah melakukan antisipasi terhadap suasana chaos. Diawali dari imbauan agar para pelajar melakukan pembelajaran secara daring, kemarin. Hingga kemarin pukul 15.00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang belum bisa memastikan kelanjutan kebijakan itu.
Mereka masih menimbang situasi yang terjadi. ”Nanti malam (kemarin) akan kami rapatkan lagi,” ujar Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana. Pemkot Malang juga sudah mengeluarkan imbauan agar ASN tidak memakai baju dinas sampai Kamis nanti (4/9).
Sementara itu, meski BEM Malang Raya membatalkan aksinya kemarin, ada beberapa pihak yang tetap melakukan aksi. Seperti dilakukan 10 orang yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Rakyat Tertindas. Mereka menggelar doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan dan korban tragedi Kanjuruhan di depan Balai Kota Malang sekitar pukul 09.00.
”Kami sampaikan tuntutan untuk mengusut kasusnya (Affan), serta mengusut tragedi Kanjuruhan juga,” kata M. Dhian, salah satu peserta aksi dari Aliansi Rakyat Tertindas. Aksi mereka tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10.15, terpantau sudah membubarkan diri.
Pada siang hari sekitar pukul 14.30, massa dari HMI Malang Raya dan pengemudi ojek online mendatangi depan gedung dewan. Ada sekitar 100 orang yang datang ke lokasi. Satu per satu peserta bergantian menyampaikan orasi.
Tuntutan yang disampaikan mereka seperti evaluasi dan reformasi secara menyeluruh di tubuh DPR dan kepolisian. Menjelang pukul 16.00, perwakilan DPRD Kota Malang menemui massa aksi. Ada sekitar 15 anggota DPRD Kota Malang yang menemui mereka. Seperti Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrochman, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus Purwanto, dan anggota DPRD lainnya.
”Kami berkomitmen akan menyampaikan dan melanjutkan tuntutan dari massa aksi,” tegas Amithya. Dia juga mengaku tidak ada imbauan khusus untuk anggota legislatif. Anggota dewan tetap berkantor seperti biasa. Politisi PDIP itu memastikan bakal menampung semua aspirasi. ”Kami juga siap menerima kritik karena kami ini bagian dari masyarakat. Apa yang disampaikan merupakan perbaikan kinerja bagi kami,” tambah dia.
Sementara itu, Ketua HMI Malang Raya Mirdan Idham menyatakan tuntutan yang disampaikan mereka ditujukan khusus untuk dua institusi. Yakni DPR dan kepolisian. Mirdan melanjutkan, aksi kali ini merupakan bentuk keresahan yang terakumulasi sejak beberapa hari lalu. ”Sehingga kami merasa tergerak untuk menyampaikan aspirasi,” terang dia. Sekitar pukul 16.05, massa membubarkan diri.
Meski situasi di Kota Malang lebih kondusif dibanding hari-hari sebelumnya, imbauan khusus kepada ASN Pemkot Malang tetap berlaku. Mereka diminta tidak memakai baju dan mobil dinas hingga 4 September mendatang.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Malang di Balai Kota Malang kemarin (1/9), tampak ASN tak memakai baju dinas yang seharusnya digunakan pada hari Senin. Pegawai di lingkungan Pemkot Malang lebih banyak menggunakan baju batik. Selain itu, kendaraan dinas yang biasanya berjejer di belakang balai kota juga tak terlihat.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Hendru Martono menyampaikan, hingga Senin belum ada perubahan instruksi kepada ASN. Mereka tetap diminta tidak menggunakan baju dinas hingga Kamis nanti (4/9).
”Meskipun tidak menggunakan baju dinas, tidak ada yang WFH (Work From Home). Pelayanan juga tetap berjalan,” terangnya. Terkait kendaraan dinas, pemkot menyerahkan kepada ASN. Itu artinya selama tiga hari ke depan, kendaraan dinas akan terparkir di rumah masing-masing pegawai pemerintah.
Kapolresta Bantah Kabar Adanya Sniper
Selain pengamanan dengan melibatkan personel gabungan, polisi juga memberikan imbauan terkait berita bohong yang beredar di media sosial. Salah satunya keberadaan sniper yang ada di sejumlah gedung di Kota Malang. Antara lain di Hotel Trio Indah, RSSA, Hotel Kartika, Hotel Tugu, dan banyak lainnya.
”Informasi soal sniper di atas gedung-gedung itu tidak benar alias hoax. Kami minta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi,” tegas Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono. Ada pula imbauan agar warga tidak keluar di atas pukul 22.00. Informasi itu juga ditepis Nanang.
Selebihnya pengamanan tetap dilakukan aparat keamanan. Terutama di jalan-jalan utama di Kota Malang. Beberapa layanan yang sebelumnya sempat terdampak demo pun sudah kembali normal. Salah satunya di RSSA Malang. Seperti diberitakan, RSSA Malang sempat terdampak demo yang berlangsung Jumat malam (29/8).
Kasubbag Hukum, Humas, dan Pemasaran RSSA Donny Iryan Vebry Prasetyo memastikan semua telah aman. Dia juga menyebut bahwa sampai kemarin pihaknya masih merawat dua peserta aksi yang terluka. ”Pada 30 Agustus lalu mereka dioperasi karena terluka di bagian wajah, hidung, dan dada. Kemungkinan karena benda tumpul,” kata dia. Dia menyebut bahwa kondisi kedua pria yang sudah dewasa itu telah stabil.
Selain rumah sakit, aktivitas pembelajaran di sebagian instansi pendidikan juga berjalan normal. Seperti di Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM). Wakil Rektor I UB Prof Dr Imam Santoso MP menyatakan bahwa perkuliahan tetap berjalan normal. ”Perkuliahan berlangsung secara luring. Tidak ada pembatasan tertentu,” tegasnya.
Demikian pula dengan yang terjadi di UM. Seperti disampaikan Wakil Rektor 1 UM Prof Dr Ibrahim Bafadal MPd. ”Perkuliahan tetap berlangsung normal sambil kami melihat perkembangan tiga hari ke depan,” kata dia. (mel/aff/adk/by)
Editor : A. Nugroho