MALANG KOTA - Pemkot Malang fokus pada tiga hal untuk mengatasi kebutuhan hunian bagi MBR. Yang pertama yakni perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) melalui APBD maupun APBN. Program itu sudah dilakukan sejak 2022. Berdasar data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, perbaikan rutilahu menggunakan APBN pada 2022 menyasar 80 rumah.
Lalu sampai tahun 2024, belum ada kucuran lagi dari APBN. Agar jumlah rutilahu semakin berkurang, pemkot mengalokasikan dana dari APBD pada 2023. Anggaran yang dikucurkan cukup untuk memperbaiki 100 rumah. Demikian pula pada 2024. Saat itu pemkot juga memperbaiki sekitar 100 rutilahu menggunakan APBD.
Baca Juga: Perumahan Skyland Nusantara Sediakan 3.500 Rumah Subsidi untuk MBR
Tahun 2025, selain 50 rutilahu yang diperbaiki menggunakan APBD, pemkot juga mendapat dana CSR dari Lippo Group. Bantuan dari pijak swasta itu menyasar 40 rutilahu di Kampung Topeng. Selain CSR dan APBD, ada 83 rutilahu yang mendapat perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR.
Tahun 2026, DPUPRPKP Kota Malang kembali mengusulkan rutilahu yang belum pernah mendapat perbaikan.
”Yang kami usulkan untuk program BSPS tahun ini sebanyak 500 rumah,” sebut Kepala Bidang (Kabid) Permukiman DPUPRPKP Kota Malang Lukman Hidayat.
Sambil menunggu kepastian rumah yang bisa diperbaiki melalui BSPS, DPUPRPKP Kota Malang juga mengalokasikan anggaran dari APBD 2026 untuk 50 rutilahu.
Baca Juga: Lawang Park Residence Jadi Favorit Pasangan Muda Pemburu Rumah MBR
Anggaran dari APBD yang dialokasikan senilai Rp 1 miliar. Jatah perbaikan setiap rutilahu senilai Rp 20 juta. Terdiri dari Rp 17,5 juta untuk material dan upah tukang senilai Rp 2,5 juta. Besaran jatah tersebut disamakan dengan jatah dari program Kementerian PUPR.
Selain perbaikan rumah, pemkot juga menyediakan rumah untuk ASN golongan I dan golongan II. Lokasinya berada di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun.
”Pembangunan perumahan untuk ASN itu sudah dimulai sejak 2023. Kalau estimasi timeline, selesainya pada 2027 mendatang,” terang Lukman.
Baca Juga: Setoran BPHTB Capai Rp 170 Miliar
Sejak 2025 sampai sekarang, pemkot fokus menyelesaikan rumah di perumahan ASN yang belum rampung. Jumlahnya sekitar 208 rumah untuk rumah yang sedang dalam proses pembangunan. Serta, 33 rumah yang belum terbangun.
Upaya lain yakni mengoptimalkan keberadaan rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Untuk diketahui, rusunawa di Kota Malang ada di dua lokasi di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang. Dua lokasi itu bisa dihuni 296 keluarga.
”Sejauh ini kami baru mengoptimalkan dua rusunawa itu. Kalau rusunawa satu lagi yang ada di Kelurahan Tlogowaru untuk guru dan berada di bawah pengelolaan disdikbud,” jelas Lukman. Meskipun sempat dikunjungi Menteri perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait pada 2025 lalu, sampai sekarang belum ada kepastian mengenai penggunaan rusunawa guru tersebut. Padahal, pembangunan rusunawa baru belum memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat. (mel/by)
Editor : Aditya Novrian