Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Banyak Keluhan Menu MBG, DPRD Kota Malang Segera Panggil Seluruh SPPG

B
Penulis: Bayu Mulya Putra❯

Ilustrasi SPPG
Ilustrasi SPPG


Advertisement

 

MALANG KOTA - Keluhan terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan mendapat perhatian khusus DPRD Kota Malang. Menindaklanjuti laporan yang muncul, mereka berencana memanggil seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tujuannya untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program tersebut. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengaku, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat.

Advertisement

Terutama ketika menu MBG diganti dengan makanan kering. ”Masih kami rencanakan pemanggilan, karena ada beberapa laporan dan keluhan,” kata dia.

Mia, sapaan karibnya menyebut, pertemuan bersama SPPG itu bakal dimanfaatkan untuk rapat koordinasi. Rapat tersebut diharapkan menjadi forum awal untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan.

”Meskipun (MBG) itu program pemerintah pusat, tetapi bersinggungan dengan warga Kota Malang. Sehingga kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan yang terbaik,” tambah dia.

Advertisement

Dalam evaluasi tersebut, DPRD ingin memastikan penyebab menu yang dikeluhkan masyarakat. Apakah terjadi karena ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP). Atau disebabkan faktor lain dalam proses pelaksanaan program.

Sampai saat ini, pihaknya belum menarik kesimpulan apa pun terkait dugaan tersebut. DPRD masih perlu melakukan identifikasi lebih lanjut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

”Kami identifikasi dulu baru bisa melihat permasalahannya seperti apa,” kata Mia. Dari pengamatan awal, DPRD melihat kemungkinan persoalan dalam aspek manajemen pelaksanaan program.

Salah satu hal yang disoroti adalah kemungkinan terlewatnya mekanisme pengawasan kualitas dalam distribusi menu MBG. ”Dugaan sementara mungkin secara manajemen kurang pengawasan. Belum ada aspek lain seperti mencari keuntungan atau apa,” imbuh politisi PDIP itu.

Setelah bertemu dengan Kepala SPPG dalam forum rapat koordinasi, dewan mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Untuk diketahui, langkah mengumpulkan kepala SPPG itu sudah lebih dulu dilakukan Pemkab Malang. Alasannya juga sama, karena banyaknya keluhan terkait menu MBG saat Ramadan. Ada beberapa hasil dari pertemuan akhir Februari itu.

Salah satunya yakni kurangnya kualitas bahan makanan dari supplier ke SPPG. Mengetahui itu, SPPG tak bisa berbuat banyak. Keluhan itu pun langsung ditampung Bupati Malang H M. Sanusi. (adk/by)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

25 Dapur MBG di Kota Malang Kembali Beroperasi setelah Di-Suspend

25 Dapur MBG di Kota Malang Kembali Beroperasi setelah Di-Suspend

Sebanyak 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang sempat berhenti beroperasi akibat terkena sanksi penonaktifan sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekitar 100 Anak Diduga Keracunan MBG di Cirebon, Menu Telur Puyuh Disorot

Sekitar 100 Anak Diduga Keracunan MBG di Cirebon, Menu Telur Puyuh Disorot

Sekitar 100 anak diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Insentif SPPG Tak Lagi Rp 6 Juta Per Hari, Begini Respons Pemilik Dapur MBG di Kota Malangante

Insentif SPPG Tak Lagi Rp 6 Juta Per Hari, Begini Respons Pemilik Dapur MBG di Kota Malangante

Skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berubah mulai 5 Oktober. Tak lagi menggunakan skema flat Rp 6 juta per hari. Insentif dapur MBG kini disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani SPPG.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer