Tingkatkan Pendapatan Daerah, E-Retribusi Pasar Tradisional Diterapkan 2027
MALANG KOTA, RADAR MALANG - Pembayaran retribusi pasar tradisional bakal menggunakan skema baru. Mulai 2027, Pemkot Malang menerapkan skema pembayaran elektronik atau e-retribusi. Aplikasi pembayarannya sedang dipersiapkan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menuturkan, penerapan e-retribusi untuk menertibkan sekaligus meningkatkan perolehan dari retribusi pasar. Sebab selama pembayaran manual, dia menilai perolehan terlalu rendah. Dia mencontohkan realisasi retribusi semester pertama 2026 yang baru 40 persen dari target Rp 10 miliar.
Pada APBD Perubahan 2026, target tersebut dinaikkan menjadi Rp 12 miliar. Sementara untuk 2027, bukan tidak mungkin target retribusi pasar kembali mengalami peningkatan. "Dengan pembayaran elektronik ini, pemungutan retribusi akan lebih efektif," kata Bayu kemarin (11/10).
Tahun ini, 20 pasar telah masuk proses pendataan untuk penerapan e-retribusi. Selanjutnya awal 2027, ada enam pasar lagi yang akan dilakukan pendataan. "Penerapan sistem e-retribusi melibatkan lebih dari satu perangkat daerah," kata dia.
Bayu mengatakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang berperan dalam penyediaan aplikasi. Sementara pendataan pasar dilakukan oleh dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan (diskopindag).
Penerapan e-retribusi tidak hanya membutuhkan aplikasi dan data pedagang. Pemkot Malang juga perlu menyiapkan standar operasional prosedur (SOP). Terkait mekanisme pembayaran dan kerja sama dengan lembaga perbankan
Dengan digitalisasi tersebut, legislator berharap pencatatan pembayaran retribusi pasar menjadi lebih tertata. Sekaligus membantu pemerintah mengejar target pendapatan yang meningkat. “Seharusnya sudah bisa dilaksanakan pada 2027. Paling lambat semester dua tahun depan,” tegas Bayu.
Terpisah, Kepala Diskominfo Kota Malang M. Nur Widianto mengatakan, pengembangan aplikasi versi pertama telah selesai. Aplikasi telah disusun berdasarkan kebutuhan proses bisnis Diskopindag Kota Malang selaku perangkat daerah yang mengelola pasar.
Tahap berikutnya, lanjutnya, adalah memaparkan sistem tersebut kepada pimpinan Pemkot Malang sebelum menentukan mekanisme pelaksanaannya. “Versi pertama itu sudah selesai. Belum dijalankan karena ini mau dipaparkan ke wali kota,” kata pria yang akrab disapa Wiwid itu.
Wiwid menambahkan, aplikasi ini disiapkan untuk mengubah pengelolaan retribusi pasar dari manual menjadi sistem digital. Tidak hanya memfasilitasi proses pembayaran, lanjutnya, aplikasi juga memungkinkan pemerintah memantau data pedagang dan penerimaan retribusi.
