Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

2027, Target Retribusi Pasar di Kota Malang Bakal Naik Drastis

A
BAKAL DIMAKSIMALKAN: Pedagang di Pasar Blimbing rutin menyumbang retribusi untuk PAD Kota Malang. (Darmono/Radar Malang)
BAKAL DIMAKSIMALKAN: Pedagang di Pasar Blimbing rutin menyumbang retribusi untuk PAD Kota Malang. (Darmono/Radar Malang)

Advertisement

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Rencana penerapan e-retribusi di pasar tradisional langsung berdampak pada target realisasi pada tahun depan.

DPRD Kota Malang bakal mematok target tinggi untuk retribusi pasar. Nilainya mencapai Rp 17,3 miliar. Untuk diketahui, pada 2026 ini, target pendapatan tersebut hanya berkisar Rp 10,5 miliar. Jumlah target juga lebih sedikit pada 2025 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang mulai melakukan pendataan ulang terhadap 22 pasar tradisional. 

Advertisement

Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan aset pemerintah berupa lapak dan los.

Serta ditujukan untuk meningkatkan pendapatan melalui pembayaran retribusi secara elektronik atau e-retribusi. Dewan menilai, selama ini ada kebocoran cukup besar pada retribusi pasar. 

Seharusnya pendapatan itu bisa mencapai sekitar Rp 16 miliar per tahun. Namun target yang paling tinggi hanya Rp 10 miliar. 

Advertisement

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menuturkan, target retribusi 2027 sudah disesuaikan dengan rencana penerapan program digitalisasi.

Jika e-retribusi bisa segera diterapkan, dewan yakin pendapatan bakal otomatis meningkat secara signifikan. ”Penerapan e-retribusi mendongkrak pendapatan sudah terbukti di daerah lain. Sehingga kami tambah target dari Rp 10,5 miliar menjadi Rp 17,3 miliar,” jelas dia.

Dengan kenaikan target yang cukup signifikan, Bayu menyebut bakal ada tekanan berat untuk kepala perangkat daerah beserta jajarannya.

Untuk mengejar target tersebut, pihaknya meminta e-retribusi segera diterapkan. Paling lambat peralihan dari sistem konvensional ke digital itu dilakukan semester dua tahun depan. Sehingga kenaikan target mencapai Rp 6,8 miliar bisa dikebut. 

Advertisement

Artikel Terkait

Naskah Akademik Ranperda Kabel Bawah Tanah Batal Dibahas Tahun Ini

Naskah Akademik Ranperda Kabel Bawah Tanah Batal Dibahas Tahun Ini

”Namun karena pertimbangan waktu dan ada beberapa ranperda lain yang naskah akademiknya masuk prioritas, maka tidak jadi (dibahas) tahun ini,” jelas dia.

Urgent, Kepesertaan BPJS yang Nonaktif Bisa Diurus Lebih Cepat

Urgent, Kepesertaan BPJS yang Nonaktif Bisa Diurus Lebih Cepat

”Kalau kondisi urgent, dalam satu jam bisa langsung aktif,” kata dia.

Kepesertaan BPJS Kesehatan 51 Ribu Warga Kota Malang Dinonaktifkan, Penyebabnya Beragam

Kepesertaan BPJS Kesehatan 51 Ribu Warga Kota Malang Dinonaktifkan, Penyebabnya Beragam

Dari total itu, sebanyak 46.531 warga di antaranya berstatus sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang iuran BPJS Kesehatan-nya ditanggung pemkot melalui APBD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer