Apa Saja yang Harus Diaudit oleh Dapur MBG Selama Libur Sekolah? Pakar UB Beri Daftarnya untuk SPPG
MALANG KOTA, RADAR MALANG – Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi kesempatan terbaik untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi tidak cukup hanya memeriksa aspek administrasi, tetapi juga harus menyasar tata kelola, keamanan pangan, hingga penggunaan anggaran.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Dr Aan Eko Widianto SH MHum menilai masa libur sekolah yang berlangsung lebih dari dua pekan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar sebelum kembali melayani penerima manfaat.
Audit Harus Menyentuh Tata Kelola hingga Keamanan Pangan
Aan mengatakan audit kepatuhan perlu dilakukan secara komprehensif agar persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dapat diperbaiki sejak dini.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup legalitas yayasan pengelola, tata kelola keuangan, mekanisme pengadaan bahan pangan, keamanan pangan, kualitas pelayanan, hingga transparansi penggunaan anggaran.
"Dengan masa libur sekolah lebih dari dua pekan, waktunya cukup untuk melaksanakan audit kepatuhan. Sehingga ketika layanan kembali beroperasi, seluruh SPPG telah memenuhi standar," ujarnya.
Ia menilai evaluasi yang menyeluruh penting dilakukan karena MBG merupakan program strategis pemerintah yang langsung bersentuhan dengan pemenuhan hak masyarakat, khususnya pelayanan gizi.
Penegak Hukum Diminta Bertindak jika Ada Pelanggaran
Selain audit internal, Aan menegaskan aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan menindak pengelola SPPG maupun yayasan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
Menurutnya, status sebagai pelaksana program nasional tidak memberikan perlindungan hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran.
"Justru karena menggunakan dana publik dan menjalankan pelayanan publik, standar akuntabilitasnya harus lebih tinggi," tegasnya.
Aan mengingatkan, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
