JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini merupakan respon terhadap krisis energi global akibat ketegangan di Timur Tengah (Iran-Israel-AS) yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria menyatakan bahwa langkah ini ditargetkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas seperti perjalanan dinas luar negeri hingga 70% dan dalam negeri hingga 50%.
Secara keseluruhan, pemerintah membidik penghematan APBN hingga Rp6,2 triliun melalui gerakan hemat energi ini.
Meskipun diapresiasi sebagai langkah antisipatif, kebijakan ini memicu diskusi kritis di kalangan anggota DPR dan analis kebijakan.
Implementasi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai solusi krisis energi global memicu diskusi hangat mengenai efektivitasnya di lapangan.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memberikan catatan kritis dengan menekankan pentingnya pengawasan ketat dari instansi terkait.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai "libur tambahan" atau long weekend yang justru berisiko menurunkan produktivitas nasional.
Ahmad Doli menegaskan bahwa WFH secara substansi hanyalah perpindahan ruang kerja, bukan relaksasi tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Namun, pengawasan yang ketat saja dinilai tidak cukup tanpa didukung oleh kesiapan infrastruktur yang merata.