Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pasca hasil quick count Pilkada Malang Rabu lalu (9/12), pasangan Malang Jejeg, melalui calon wakil bupatinya, Gunadi Handoko, sudah menyatakan legawa atas hasil pilkada. Legawa atas perolehan suara Malang Jejeg yang berkisar antara 11-12 persen dan berada pada posisi juru kunci, berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei.
Meski dua lembaga survei (LSI Denny JA dan Charta Politica) melalui quick count menyatakan pasangan Sandi (Sanusi–Didik Gatot Subroto) unggul pada Pilkada Malang, tapi pasangan Ladub (Lathifah Shohib–Didik Budi Muljono) tak mengakuinya. Bahkan, mereka merilis hasil quick count SMRC yang memenangkan Ladub. Menurut quick count SMRC, Ladub unggul atas Sandi sekitar 0,3 persen.
Quick count memang bukan hasil akhir. Quick count sesungguhnya adalah sebuah prediksi. Dengan metode tertentu, quick count mampu menghitung cepat hasil sebuah perhelatan pilkada. Sangat jarang quick count meleset. Apalagi quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang kredibel. Sebab, ketika sebuah lembaga survei mengeluarkan hasil quick count, sesungguhnya mereka sedang mempertaruhkan kredibilitasnya.
Pada Pilkada Malang kali ini, dua kutub lembaga survei berbeda hasil quick count-nya. Kutub pertama: LSI Denny JA dan Charta Politica memenangkan pasangan Sandi. Kutub kedua: SMRC memenangkan Ladub. Lantas, siapa yang paling presisi? Jika ingin tahu jawabannya secara pasti, ya tunggu saja hasil finalnya perhitungan KPU Kabupaten Malang. Dari hasil perhitungan KPU inilah, nanti akan diketahui, mana lembaga survei yang paling kredibel.
Sebelum mendapatkan hasil pasti dari KPU Kabupaten Malang, sebenarnya kita bisa melacak rekam jejak dan portofolio dari lembaga-lembaga survei tersebut. Mana kira-kira yang selama ini hasil quick count-nya paling presisi ketika dibandingkan dengan hasil akhir KPU. Karena lembaga-lembaga survei itu selama ini banyak menjadi konsultan politik pada perhelatan pilkada. Jadi, Anda bisa melacak track record lembaga survei ini: LSI Denny JA, Charta Politica, dan SMRC. Mana yang selama ini paling kredibel dan paling presisi?
Melihat fenomena tersebut, rasanya Pilkada Malang kali ini akan diwarnai adanya gugatan. Dan pada saat salah satu pasangan (entah pasangan Sandi atau Ladub) melayangkan gugatan, maka yang akan menjadi barang bukti di persidangan bisa jadi adalah berbagai pelanggaran. Baik pasangan Sandi maupun pasangan Ladub, mengklaim sama-sama punya data soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan.
Sesuai dengan lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sudah diatur tentang selisih jumlah perolehan suara yang boleh mengajukan gugatan ke MK, dibandingkan dengan jumlah penduduk.
Untuk Kabupaten Malang dengan jumlah penduduknya di atas 1 juta, merujuk pada ketentuan MK, maka gugatan boleh diajukan ke MK jika selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah. Untuk tahu berapa total suara yang sah dan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan, harus menunggu data yang dirilis oleh KPU Kabupaten Malang.
Kapan gugatan boleh didaftarkan ke MK? Merujuk pada Peraturan MK No 7 tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sudah diatur jadwalnya. Pengajuan permohonan gugatan sengketa selisih suara Pilkada 2020 bisa dilakukan mulai 13 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021 untuk pemilihan bupati atau wali kota. Sedangkan untuk pemilihan gubernur bisa diajukan gugatannya mulai 16 Desember 2020–6 Januari 2021.
Pintu untuk mengajukan gugatan, tidak hanya melalui MK. Tapi, khusus untuk gugatan kecurangan pemilu, bisa diajukan melalui Bawaslu, DKPP, PTUN, atau bisa jalur pidana melalui kepolisian.
Jadi, MK, Bawaslu, DKPP, PTUN, atau polisi, ini semua adalah saluran untuk menyatakan ketidakpuasan atas penyelenggaraan pilkada. Dan ini adalah sebuah keniscayaan untuk terjaminnya akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pilkada.
Bagi para pasangan calon, selalu ada dua pilihan ketika kelak sudah diumumkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Malang hasil dari Pilkada Malang. Menerima dengan legawa hasil resmi KPU Kabupaten Malang, atau melakukan gugatan.
Ketika para paslon memilih legawa, maka proses pilkada segera akan dinyatakan selesai. Selanjutnya, tinggal proses pelantikan bupati-wakil bupati. Dan mereka akan segera melaksanakan janji-janji kampanyenya. Dan segera membangun Kabupaten Malang.
Tapi, ketika ada salah satu paslon yang memilih untuk menggugat, maka proses pilkada akan bertambah panjang. Rakyat pun akan dibuat menunggu, tentang kepastian siapa yang akan menjadi bupati-wakil bupati selanjutnya.
Jika boleh berharap, janganlah ada gugatan pada Pilkada Malang kali ini. Sebaiknya, secepat-cepatnya kita sudahi proses pilkada tahun ini. Apalagi, ini musimnya pandemi. Legawa adalah wujud dari kebesaran hati dan jiwa. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Meski dua lembaga survei (LSI Denny JA dan Charta Politica) melalui quick count menyatakan pasangan Sandi (Sanusi–Didik Gatot Subroto) unggul pada Pilkada Malang, tapi pasangan Ladub (Lathifah Shohib–Didik Budi Muljono) tak mengakuinya. Bahkan, mereka merilis hasil quick count SMRC yang memenangkan Ladub. Menurut quick count SMRC, Ladub unggul atas Sandi sekitar 0,3 persen.
Quick count memang bukan hasil akhir. Quick count sesungguhnya adalah sebuah prediksi. Dengan metode tertentu, quick count mampu menghitung cepat hasil sebuah perhelatan pilkada. Sangat jarang quick count meleset. Apalagi quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang kredibel. Sebab, ketika sebuah lembaga survei mengeluarkan hasil quick count, sesungguhnya mereka sedang mempertaruhkan kredibilitasnya.
Pada Pilkada Malang kali ini, dua kutub lembaga survei berbeda hasil quick count-nya. Kutub pertama: LSI Denny JA dan Charta Politica memenangkan pasangan Sandi. Kutub kedua: SMRC memenangkan Ladub. Lantas, siapa yang paling presisi? Jika ingin tahu jawabannya secara pasti, ya tunggu saja hasil finalnya perhitungan KPU Kabupaten Malang. Dari hasil perhitungan KPU inilah, nanti akan diketahui, mana lembaga survei yang paling kredibel.
Sebelum mendapatkan hasil pasti dari KPU Kabupaten Malang, sebenarnya kita bisa melacak rekam jejak dan portofolio dari lembaga-lembaga survei tersebut. Mana kira-kira yang selama ini hasil quick count-nya paling presisi ketika dibandingkan dengan hasil akhir KPU. Karena lembaga-lembaga survei itu selama ini banyak menjadi konsultan politik pada perhelatan pilkada. Jadi, Anda bisa melacak track record lembaga survei ini: LSI Denny JA, Charta Politica, dan SMRC. Mana yang selama ini paling kredibel dan paling presisi?
Melihat fenomena tersebut, rasanya Pilkada Malang kali ini akan diwarnai adanya gugatan. Dan pada saat salah satu pasangan (entah pasangan Sandi atau Ladub) melayangkan gugatan, maka yang akan menjadi barang bukti di persidangan bisa jadi adalah berbagai pelanggaran. Baik pasangan Sandi maupun pasangan Ladub, mengklaim sama-sama punya data soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan.
Sesuai dengan lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sudah diatur tentang selisih jumlah perolehan suara yang boleh mengajukan gugatan ke MK, dibandingkan dengan jumlah penduduk.
Untuk Kabupaten Malang dengan jumlah penduduknya di atas 1 juta, merujuk pada ketentuan MK, maka gugatan boleh diajukan ke MK jika selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah. Untuk tahu berapa total suara yang sah dan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan, harus menunggu data yang dirilis oleh KPU Kabupaten Malang.
Kapan gugatan boleh didaftarkan ke MK? Merujuk pada Peraturan MK No 7 tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sudah diatur jadwalnya. Pengajuan permohonan gugatan sengketa selisih suara Pilkada 2020 bisa dilakukan mulai 13 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021 untuk pemilihan bupati atau wali kota. Sedangkan untuk pemilihan gubernur bisa diajukan gugatannya mulai 16 Desember 2020–6 Januari 2021.
Pintu untuk mengajukan gugatan, tidak hanya melalui MK. Tapi, khusus untuk gugatan kecurangan pemilu, bisa diajukan melalui Bawaslu, DKPP, PTUN, atau bisa jalur pidana melalui kepolisian.
Jadi, MK, Bawaslu, DKPP, PTUN, atau polisi, ini semua adalah saluran untuk menyatakan ketidakpuasan atas penyelenggaraan pilkada. Dan ini adalah sebuah keniscayaan untuk terjaminnya akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pilkada.
Bagi para pasangan calon, selalu ada dua pilihan ketika kelak sudah diumumkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Malang hasil dari Pilkada Malang. Menerima dengan legawa hasil resmi KPU Kabupaten Malang, atau melakukan gugatan.
Ketika para paslon memilih legawa, maka proses pilkada segera akan dinyatakan selesai. Selanjutnya, tinggal proses pelantikan bupati-wakil bupati. Dan mereka akan segera melaksanakan janji-janji kampanyenya. Dan segera membangun Kabupaten Malang.
Tapi, ketika ada salah satu paslon yang memilih untuk menggugat, maka proses pilkada akan bertambah panjang. Rakyat pun akan dibuat menunggu, tentang kepastian siapa yang akan menjadi bupati-wakil bupati selanjutnya.
Jika boleh berharap, janganlah ada gugatan pada Pilkada Malang kali ini. Sebaiknya, secepat-cepatnya kita sudahi proses pilkada tahun ini. Apalagi, ini musimnya pandemi. Legawa adalah wujud dari kebesaran hati dan jiwa. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


