Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saat itu, tak banyak yang disampaikan soal gagasan wacana ini. Kapolres kelahiran 10 November 1976 ini melalui Satlantas mengatakan skema aturan penerapan ganjil genap di Kota Malang yang bakal dilaksanakan mulai Senin-Jumat. Dibagi menjadi dua sesi waktu, yakni pukul 08.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00. Ada enam ruas jalan yang direncanakan untuk penerapan aturan ini. Ditambahkan, aturan ini tidak berlaku untuk ambulans, ojek online, pengangkut sembako dan truk pengangkut BBM. Wacana ini pun juga ditegaskan bakal diberlakukan jika sudah memperoleh persetujuan dari Pemkot Malang dalam hal ini Wali Kota Malang Sutiaji. Demikian juga pihak Pemkot Malang masih belum memberikan sikap jelas terkait hal ini dan berkomentar ke awak media, “Masih dibahas,”.
Wacana yang dilempar oleh lulusan Akpol 2000 ini pun menuai banyak respons dari masyarakat utamanya warganet. Grafis menyoal tentang skema aturan Gage yang diposting di Instagram @jawaposradarmalang pada Kamis (16/9) selama seharian mendapat like dari warganet sebanyak lebih kurang 1.710 dan berlanjut di hari esoknya di angka 1.801. Sementara yang berkomentar ada sebanyak 354. Komentar yang diberikan pun beragam, mulai yang asal komen bernada pesimistis jika GaGe diterapkan, pun juga sebaliknya.
Komentar yang disampaikan antara lain semisal dari @goruli : Katanya urgensinya buat wisata, tapi kok diberlakukan senin sampai jumat? Logikanya gimana? Kemudian dari @yu-lita87: Kota malang sebesar apa ya hrs ganjil genap. Bahkan untuk mensiasati aturan pengecualian driver ojol, @ilhamusyafa berkomentar: Info tuku jaket ojol sam?
Ada juga komentar yang sedikit serius, misal dari @oktrino.senja mengatakan : Ganjil genap itu dlu dimulai dr jakarta untuk mengurai kemacetan yg tak mengenal jam.. maksudnya dr pagi sampe malam sering macet... lah malang itu mau niru2 loh...tujuannya apa... trus yg kerja/dagang dll...haruskah muter mencari jalan alternatif atau jalan yg tidak berdampak ganjil genap.... trus kira2 klo semua mencari jalan alternatif, dipastikan disitu malah numpuk kemacetan... klo tujuannya untuk urgensi wisata seharusnya untuk hari seni-jumat tidak berdampak...seng gak onok malah dionok2no..
Sebenarnya, menurut kami, dalam hal ini antara Polresta Malang Kota dan Pemkot Malang sedang melakukan tes ombak atas regulasi yang akan diterapkan. Cuitan para medsoser serta pemberitaan di media masa, menjadi acuan para stakeholder dalam menentukan sikap selanjutnya. Jadi dijalankan atau tidak?. Ataukah dijalankan tapi dengan sejumlah catatan?
Belajar dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal aturan ganjil genap pada masa PSBB Transisi waktu itu, baru akan diberlakukan jika dianggap perlu oleh pemerintah. Menurut Anies, kebijakan ganjil genap yang terdapat dalam Pergub DKI 51/2020 bisa dilaksanakan jika terjadi peningkatan kasus Covid-19 selama fase I pembukaan fasilitas publik di Ibu Kota. Kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah. Pemberlakuan ganjil genap merupakan salah satu antisipasi Pemprov DKI Jakarta yang setara dengan kebijakan rem darurat untuk pengendalian memutus penyebaran mata rantai Covid-19.
Artinya, akan dilihat peningkatan jumlah kasus positifnya dan jumlah mobilitas orang yang bepergian. Dari situ nanti akan terlihat apa sudah sewaktunya untuk diterapkan aturan Gage. Bila tidak diperlukan, ya tidak digunakan. Mengacu dari dua parameter tersebut maka analisa yang dimunculan adalah :
Pertama, soal jumlah kasus positif menunjukkan up date data perkembangan Covid-19 Kota Malang, dengan masuk ke level 2 dipastikan jumlah pasien positif terjadi pengurangan drastis dari sebelum-sebelumnya. Bahkan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (18/9) siang kala meninjau vaksinasi oleh IKA Universitas Brawijaya mengatakan jika Kota Malang dan sejumlah kota dan kabupaten lainnya di Jatim merupakan zona kuning. Jatim satu-satunya provinsi dengan level 1 di Indonesia di mana angka positivity rate nya sudah mencapai 1,65 persen. Up date Jumat (17/9) melalui Instagram @pemkotmalang, jumlah pasien positif sebanyak 17 orang, sembuh nambah 20, meninggal nihil dan dalam pantauan berkurang 3 orang.
Kedua, soal jumlah mobilitas orang yang bepergian. Indikator ini jelas terlihat di depan mata kita sejak Wali Kota Malang Sutiaji mengumumkan penurunan levelisasi PPKM darurat dari level 4 ke level 3, 30 Agustus lalu, sejumlah area publik ramai dikunjungi masyarakat, semisal Alun-Alun Merdeka. Sejumlah ruas jalan protokol di Sabtu dan Minggu pun mengalami kemacetan luar biasa. Antrean panjang kendaraan yang masuk kota terjadi di hari Sabtu dan pada Minggunya hal sama terjadi di arus sebaliknya. Beragam kendaraan bernopol luar kota mewarnai antrean kemacetan tersebut.
Dari dua tinjuan tersebut, publik Kota Malang, tampaknya harus lebih disadarkan tentang pentingnya menjaga kewasapadaan dan tidak kendor dalam menjaga penerapan protokoler kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun angka positif terjadi penurunan, alangkah baiknya hal itu diimbangi dengan tetap melakukan pembatasan mobilitas dalam bepergian. Kita jangan sampai terjebak dalam euforia kegembiraan penurunan level dalam PPKM darurat kali ini.
Kapolresta Buher, tampaknya mencoba mengingatkan kepada kita semua, betapa pentingnya pembatasan mobilitas ini supaya wabah Covid-19 tak lagi menyerang warga Kota Malang. Jika mobilitas yang tetap tinggi semacam ini tidak segera dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan serangan Covid-19 di Kota Malang datang untuk yang ke-3 kalinya. Melalui wacana pemberlakuan Gage, harapanya bisa mengurangi mobilitas ini. Hanya saja, bagaimana konsep Gage yang tepat untuk dilaksanakan?.
Tentunya harus benar-benar memperhatikan kharakteristik serta dinamika warga Kota Malang. Tidak sekadar menjiplak aturan di sejumlah kota besar yang sudah melaksanakan aturan Gage di wilayannya, semisal Jakarta dan Bandung. Untuk mengetahui hal itu, himpun informasi sebanyak-banyaknya dari semua pihak. Bila perlu ajak duduk bersama untuk memberikan masukan tentang hal ini. Yang terpenting adalah menyediakan saluran yang benar dalam penyampaian informasi ini supaya awak media bisa memberikan yang benar kepada para pembaca, pendengar ataupun pemirsa.
Keprihatinan atas tingginya mobilitas masyarakat ini harus disikapi secara bijak. Tak hanya memikirkan sisi ekonomi semata, namun juga sisi kesehatannya. Mengingat kala pandemi seperti ini, antara kebutuhan kesehatan dan kebutuhan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang harus terus menempel berjalan beriringan. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran : mardisampurno@icloud.com)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



