
MEMBANGUN pariwisata secara berkelanjutan dan berkeadilan adalah suatu keharusan dalam era ini. Di mana industri pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
Harus diakui bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mendorong pertumbuhan cukup signifikan pada sektor parekraf. Selama periode Januari hingga November 2023, sektor parekraf Indonesia bertumbuh pesat. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 10,4 juta, sedangkan 688,78 juta perjalanan dilakukan wisatawan domestik.
Selama 10 bulan pula, perolehan devisa dari sektor parekraf mencapai 10,46 miliar dolar AS dengan sumbangan untuk pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 3 persen. Sementara itu, diproyeksikan pada 2024 sektor ini dapat menyumbang devisa sebesar 7,38 hingga 13,08 miliar dolar AS.
Kemudian nilai ekspor produk ekraf sebesar 27,54 miliar dolar AS. Dengan potensi tersebut, jumlah kunjungan wisman diprediksi bisa mencapai 9,5-14,3 juta. Serta jumlah perjalanan wisatawan domestik sebesar 1,25-1,5 miliar perjalanan.
Namun, pertumbuhan tersebut belum memperlihat aspek keadilan dan belum cukup menekankan aspek keberlanjutan. Ditengarai, sektor parekraf masih membawa keuntungan lebih untuk para pelaku parekraf yang bermodal besar daripada para pelakunya yang bermodal kecil atau warga lokal.
Berkaca dari realita demikian, penulis mengajukan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membangun pariwisata secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep yang mengutamakan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang merata dalam jangka panjang.
Pelestarian Lingkungan
Membangun pariwisata secara berkelanjutan berarti melibatkan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Ini termasuk pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan dampak karbon. Pengembangan infrastruktur pariwisata harus memperhitungkan ekosistem lokal dan memastikan bahwa keindahan alam yang menjadi daya tarik utama tetap terjaga.
Pengelolaan destinasi wisata harus dilakukan dengan bijaksana. Pembatasan jumlah wisatawan, pengaturan aktivitas yang berisiko tinggi, dan pemeliharaan area lindung adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah over-tourism dan melindungi ekosistem lokal.
Terkait ini, kita perlu lebih giat mengedukasi para pelaku industri pariwisata seperti pemilik hotel, resort, pengelola destinasi wisata, para wisatawan, dan masyarakat setempat. Terutama tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Keadilan Sosial
Pariwisata harus memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat setempat. Hal ini dapat mencakup pembukaan peluang pekerjaan, pendidikan, dan peningkatan infrastruktur di daerah tersebut. Melibatkan komunitas setempat dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata adalah langkah penting.
Mendorong bisnis lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan peluang investasi yang berkelanjutan adalah bagian integral dari strategi pariwisata berkelanjutan.
Penghargaan terhadap Budaya Lokal
Pariwisata seharusnya tidak merusak atau mengubah secara signifikan budaya lokal. Pengembangan destinasi pariwisata harus memastikan penghargaan terhadap tradisi, bahasa, dan kearifan lokal.
Mempromosikan keberagaman budaya dan mendukung inisiatif lokal adalah kunci dalam membangun pariwisata yang berkeadilan. Pariwisata seharusnya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi sementara. Tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal sembari mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam keseluruhan, membangun pariwisata secara berkelanjutan dan berkeadilan adalah sebuah komitmen jangka panjang. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat lokal.
Upaya bersama dari pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat setempat akan membantu menciptakan destinasi pariwisata yang memberikan manfaat positif untuk semua pihak dan menjaga kelestarian alam serta budaya lokal. (*)



