
Oleh: Mahmudan
Jurnalis Jawa Pos Radar Malang
BULAN ini, ”kursi” menjadi perbincangan seksi di masyarakat. Calon anggota legislatif (caleg) yang sudah menggelontorkan dana ratusan juta, bahkan miliaran rupiah menunggu hasil rekapitulasi suara sembari harap-harap cemas. Apakah bakal mendapatkan kursi atau tidak.
Tentu para caleg tidak mengharapkan meja, meski kursi dan meja di toko furniture dijual sepaket. Belakangan, keberadaan kursi diperlukan tanpa kehadiran meja. Tamu undangan resepsi pernikahan misalnya, umumnya duduk berderet di kursi tanpa meja. Namun mereka masih bisa menikmati hidangan sepiring rawon atau soto dari keluarga mempelai.
Kursi yang diburu tidak sekadar tempat duduk. Tapi "kedudukan" yang bisa menjadi penanda status sosial di masyarakat. Tidak sedikit yang merasa punya eksistensi setelah menduduki kursi parlemen. Juga mendapatkan gaji besar. Untuk DPRD kabupaten/ kota menerima puluhan juta rupiah per bulan, sementara pekerjaan rutin hanya rapat. Menghadiri rapat pun tidak wajib. Gaji dan tunjangan mereka tetap utuh, meskipun seandainya sering absen rapat. Memang begitulah ketentuannya.
Bisa jadi, eksistensi disertai pendapatan besar itulah yang membuat mereka rela menggelontorkan dana besar ke calon pemilih. Semakin tinggi level kursi, semakin besar dana yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Salah satu teman saya menghabiskan dana hingga Rp 5 miliar untuk merebut kursi DPRD tingkat provinsi. Tentu tidak semua kursi DPRD provinsi seharga Rp 5 miliar. Besar kecilnya biaya kampanye tergantung modal sosial masing-masing caleg.
Mereka yang popularitasnya tinggi, relatif membutuhkan biaya lebih sedikit dibanding caleg yang belum dikenal masyarakat. Kris Dayanti yang terpilih menjadi DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Malang Raya pada Pileg 2019 lalu, kabarnya tak menghabiskan biaya besar. Dia merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang populer.
Selain popularitas, strategi kampanye juga menentukan besar kecilnya cost politik. Salah satu legislator yang saya kenal bisa melenggang ke Senayan beberapa kali, juga tidak mengeluarkan biaya besar. Dia jarang mengumpulkan massa dalam jumlah besar, namun perolehan suaranya cukup untuk mendulang satu kursi DPR RI. "Kalau dilihat di masing-masing TPS, jumlahnya tidak banyak tapi merata. Hampir di semua TPS ada suaranya," kata dia
Kursi juga merepresentasikan kekuasaan. Besar kecilnya kekuasaan tergantung pada level kursi. Orang yang menduduki kursi presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan lebih besar dibandingkan gubernur atau bupati/ wali kota. Demikian pula DPR RI, punya kewenangan lebih dibanding DPRD tingkat I dan II, meski sama-sama memiliki tiga fungsi. Yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi.
Perebutan kursi, baik legislatif maupun eksekutif lazim terjadi di mana saja. Tidak hanya di Bumi Arema, tapi juga di berbagai penjuru dunia. Perebutan kursi juga bukan kali ini saja terjadi. Tapi sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam.
Seorang filsuf Jerman abad ke-19 Friedrich Nietzsche menyebut, setiap orang mempunyai kehendak untuk berkuasa. Namun implementasinya dalam kehidupan bisa berbeda-beda. Bisa berupa tindakan berburu kursi lazimnya para caleg atau kandidat kepala daerah, namun bisa juga tindakan lain yang tidak identik dengan kekuasaan.
Bagi Nietzsche, berburu kekuasaan merupakan sifat dasar manusia. Apalagi banyak keistimewaan yang dimiliki ketika seseorang berhasil meraih kekuasaan. Pemikir asal Prancis Michel Foucault menganggap bahwa kekuasaan adalah privilege.
Karena itu, wajar bila minat menjadi bakal caleg maupun bakal calon kepala daerah tergolong tinggi. Tapi sebagai orang biasa, saya berharap agar mereka amanah dalam mengemban mandat dari rakyat.
Semoga mampu menggunakan kursinya untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan sebaliknya, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya agar balik modal. Apalagi jika menjadikan kursi sebagai mata pencaharian, berpotensi menyengsarakan rakyat.
Politisi sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkap betapa bahayanya kekuasaan di tangan orang yang salah. ”Segudang kepintaran tidak ada artinya dibanding segenggam kekuasaan,” ujar Yusril dalam pidatonya saat kongres umat Islam di Sumatera Utara beberapa tahun silam. (*)



