
Awan hitam seolah menyelimuti langit Indonesia belakangan ini.
Carutmarut terjadi di mana-mana.
Efisiensi anggaran menjadi puncak segala kesemrawutan itu.
Aksi demonstrasi pecah mengusung tajuk ‘Indonesia Gelap’.
Sebelum itu, ekspresi kemarahan dengan sejumlah kebijakan kontroversial ditunjukkan dengan penggunaan tagar viral #kaburajadulu.
Apakah Indonesia sudah benar-benar bukan rumah? Pertanyaan itu muncul seiring ramainya penggunaan tagar dan konten kabur aja dulu.
Sayangnya, pemerintah tak jua memberikan solusi.
Bahkan, sekadar meredam saja tidak.
Fenomena itu malah ditanggapi dengan pernyataan yang menimbulkan polemik baru.
“Kalau temen-temen berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam sebuah video yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Padahal tagar itu amat jauh jika harus disinggungkan dengan nasionalisme.
Munculnya tagar #kaburajadulu merupakan bentuk ekspresi dan emosi masyarakat Indonesia.
Lebih jauh daripada skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah.
Itu tak lepas dari multiefek kebijakan efisiensi anggaran.
Sebab, itu tak dilakukan di lembaga-lembaga dan sektor yang seharusnya.
Yang jelas ada beberapa hal yang tak bisa ditawar alias haram dipangkas.
Yakni kesehatan dan pendidikan.
Sayangnya, dua sektor itu tak luput dari efisiensi anggaran.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran menyebabkan anggaran pendidikan susut menjadi Rp 607,4 triliun dari yang semula Rp 722 triliun.
Itu hanya sekitar 16,77 persen saja dari total belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Padahal sesuai mandatory spending anggaran pendidikan di Indonesia wajib dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD.
Kalaupun program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan ke anggaran pendidikan, itu masih belum mencapai 20 persen.
Omon-omon MBG, efisiensi anggaran juga disinyalir untuk membiayai program populis itu.
Mulutmu harimaumu.
Peribahasa itu sebenarnya tidak tepat.
Sebab, maknanya adalah ucapan yang tidak dipikirkan akan merugikan diri sendiri.
Sedangkan, janji politik yang tak dipikir matang oleh Presiden RI Prabowo Subianto berakibat merugikan kita semua.
Bagaimana tidak? Kita belum selesai dengan persoalan minimnya lapangan kerja.
Sementara efisiensi anggaran berpotensi membuat sejumlah perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahkan, PHK juga sempat diisukan bakal dilakukan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI.
Meski hal itu dibantah setelah adanya rekonstruksi efisiensi anggaran beberapa waktu lalu.
Jika dikaitkan dengan tagar #kaburajadulu, alasan rasionalnya bisa jadi karena sudah tidak ada lagi tempat representatif untuk mendapat kerja dan penghasilan layak di negeri ini.
Makanya orang berbondong-bondong kabur mengejar nyaman di luar negeri.
Polemik efisiensi anggaran tak berhenti di situ.
Inkonsistensi pemerintah dalam semangat efisiensi anggaran tampak dalam beberapa keputusan.
Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang tak memberikan efek langsung kepada masyarakat.
Contohnya adalah retret kepala daerah yang baru saja dilantik 20 Februari lalu.
Sampai saat ini pemerintah masih belum terang-terangan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan selama delapan hari di Magelang itu.
Namun, dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ terdapat 505 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjalani retret di Glamping Borobudur International Golf.
Dalam SE itu disebutkan kepala daerah wajib menanggung biaya akomodasi sebesar Rp 2.750.000 per malam.
Sementara, retret dilakukan mulai 21-28 Februari mendatang.
Jika Rp 2.750.000 dikalikan delapan hari, total biaya akomodasi retret yakni sebesar Rp 22 juta per orang.
Sedangkan, peserta retret diperkirakan sebanyak 505 orang.
Maka total biaya akomodasi yang dikeluarkan seluruh peserta retret sebesar Rp 11,1 miliar.
Namun, angka itu bisa jadi lebih kecil.
Sebab, belakangan pemerintah menyampaikan ada SE baru yang merevisi sejumlah ketentuan.
Terutama biaya akomodasi yang semula dibebankan kepada daerah menjadi ditanggung Kemendagri.
Wali Kota Batu Nurochman juga turut serta dalam kegiatan retret yang sudah dimulai sejak dua hari lalu itu.
Dalam bidang pendidikan, program yang ia usung salah satunya mencetak seribu sarjana.
Jika dana retret sebesar Rp 11,1 miliar itu dialihkan untuk program tersebut, setidaknya ada 346 lulusan SMA/SMK/MA yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Dengan estimasi kebutuhan dana 32 juta per anak sampai lulus sarjana.
Itu dengan melihat rata-rata tarif uang kuliah tunggal (UKT) saat ini Rp 4 juta per semester.
Dari fenomena ini, pemerintah perlu peka merespon setiap ekspresi masyarakat.
Jangan mengaitkan sebuah aksi dan reaksi terhadap sesuatu atau teori nun jauh di sana.
Hari-hari ini masyarakat sedang gundah gulana dan marah. Sebab, banyak kebijakan yang diambil tidak pro rakyat.
Semangat efisiensi kontras dengan kabinet gemuk presiden gemoy Prabowo Subianto.
Padahal yang urgen dipangkas adalah tunjangan dan fasilitas mewah pejabat publik.
Sebab kesenjangan yang paling kentara adalah antara rakyat dengan pejabat. (*)



