MALANG - Hampir setiap musim kemarau, Malang Selatan selalu dilanda kekeringan. Imbasnya, desa desa mengalami krisis air bersih. BPBD Kabupaten Malang mencatat per Jumat lalu (11/9), krisis air bersih meluas ke delapan desa di lima kecamatan. Jumlahnya berpotensi bertambah jika Bumi Kanjuruhan tidak segera diguyur hujan.
Musibah itu berulang dari tahun ke tahun. Pola penanggulangannya juga sama saban tahun. Yaitu distribusi air bersih. Setidaknya sudah ada 1,6 juta liter air bersih yang didistribusikan Pemkab Malang untuk warga terdampak. Angka yang fantastis secara kuantitatif, tetapi menyedihkan dari kacamata tata kelola kebijakan publik.
Di balik lalu lalang armada tangki pengirim air bersih, terpapar potret keberlanjutan firefighting policy alias politik pemadam kebakaran. Pemkab seolah terjebak dalam ilusi bahwa mendis tribusikan jutaan liter air bersih adalah solusi. Padahal, dropping air tak ubahnya obat analgesik. Hanya meredakan nyeri seketika. Tapi tak menyembuhkan penyakitnya.
Baca Juga: Desa Kekeringan Sedot 1,6 Juta Liter Air
Kecenderungan pemerintah yang menunggu persoalan, kemudian baru bertindak merupakan wujud kebijakan reaktif. Pakar kebijakan publik Wiliam N. Dunn menyimpulkan bahwa kebijakan reaktif lahir dari ke gagalan formulasi masalah. Kondisi ini mengisyaratkan tidak ada mitigasi jangka panjang. Maka solusi yang dipakai mengulang dari tahun ke tahun. Problemnya juga selalu muncul saban tahun.
Di sisi lain, skema dropping air bisa jadi bentuk pemborosan anggaran. Setiap pengiriman tangki air memakan biaya logistik yang tinggi. Mulai biaya pembelian BBM. Perawatan armada, hingga honor operasional petugas.
BPBD enggan mengungkap berapa biaya yang dikeluar kan untuk dropping air bersih. Jika diestimasi setiap pengiriman tangki berkapasitas 5.000 liter air membutuhkan dana Rp 400.000 hingga Rp 500.000 untuk biaya operasional, pengiriman jutaan liter air tiap tahun menyedot ratusan juta rupiah.
Dalam jangka 1020 tahun, total dana yang menguap jadi asap knalpot truk tangki bisa jadi jauh melampaui biaya pembangunan infrastruktur permanen yang solutif.
Bandingkan dengan kalkulasi investasi permanen. Memang membutuhkan biaya besar untuk investasi, tapi lebih efisien dalam jangka panjang. Gunung Kidul, Provinsi Jogjakarta sudah membuktikan. Menghabiskan dana puluhan miliar rupiah untuk proyek strategis pengangkatan air bawah tanah. Proyek rampung dan Gunung Kidul tak lagi mengalami krisis air bersih. Padahal dulu langganan kekeringan tiap tahun.
Lantas mengapa Pemkab cenderung melestarikan politik pemadam kebakaran ini? Secara analisis politik ekonomi, kebijakan dropping air menciptakan keuntungan politik jangka pendek. Itu karena program tangki air memberikan dampak visual yang lang sung terlihat. Bupati HM. Sanusi dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah hadir.
Fenomena ini sejalan dengan teori siklus kebijakan incremental ala Charles E. Lindblom. Dia menjelaskan bahwa pembuat keputusan sering kali menghindari risiko politik dan finansial besar di awal, walaupun sangat tidak efisien dalam jangka panjang.
