Oleh:
Antonius Widiyo Utomo S.H., M.Hum CMLE
Wakil Sekretaris LHKP PWM Jawa Timur
Ketua Suluh Peradaban Desa Untuk Prabowo
Ibadah haji bukan sekadar perjalanan dari Indonesia menuju Tanah Suci. Haji adalah perjalanan spiritual jutaan umat Islam yang di dalamnya terdapat amanah, uang, harapan, kesabaran, dan penantian yang kadang berlangsung puluhan tahun.
Karena itu, ketika dalam penyelenggaraannya muncul praktik percaloan, manipulasi antrean, pungutan tidak sah, penipuan travel, penyalahgunaan kewenangan atau berbagai bentuk permainan yang merugikan jamaah, persoalannya tidak lagi semata-mata menyangkut administrasi pemerintahan. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: amanah umat dan keadilan.
Dalam konteks itulah langkah Kementerian Haji dan Umrah membuka Hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” patut diapresiasi.
Pembukaan kanal pengaduan ini bukan sekadar membuka nomor telepon bagi masyarakat. Ia harus dibaca sebagai tanda bahwa negara mulai mengubah cara pandang dalam mengelola urusan haji dan umrah: negara tidak boleh hanya hadir ketika masalah sudah membesar, tetapi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sejak awal.
Lebih dari itu, langkah tersebut memperlihatkan keberanian Kementerian Haji dan Umrah untuk berhadapan dengan persoalan yang selama ini mungkin terlalu sensitif untuk disentuh secara terbuka.
Di titik inilah peran Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, layak mendapatkan apresiasi.
