
RADAR MALANG - Di tengah gaung efisiensi anggaran pemerintah yang terus didengungkan sejak akhir 2024, sebuah anomali besar justru dipertontonkan secara vulgar. Negara dengan entengnya mengucurkan dana fantastis untuk meng-endorse artis dan influencer di media sosial. Salah satunya, Rp 14,7 miliar untuk endorse Raffi Ahmad melalui perusahaannnya. Di waktu yang sama, industri pers nasional dibiarkan berjuang mati-matian dan perlahan gulung tikar.
Memilih mengalokasikan uang rakyat untuk artis ketimbang menghidupi pers bukan sekadar salah urus tata kelola keuangan negara. Namun, hal itu sebuah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Secara konseptual, artis dan influencer bekerja murni berdasarkan logika transaksional. Mereka mempromosikan program pemerintah sesuai kontrak, yang sudah pasti bermuatan positif dan glorifikasi semata.
Mereka tidak dibekali prinsip etika jurnalistik. Para artis dan influencer juga tak memiliki mekanisme validasi fakta melalui cover both sides. Yang lebih parah, keduanya tidak punya kewajiban moral untuk mengawal keberlanjutan dari program yang mereka promosikan. Begitu kontrak habis, selesai sudah. Segala janji berkeadilan atau kelayakan dari program tersebut tak lagi menjadi urusan mereka.
Baca Juga: Punya Cengkok Khas Pesisiran, Macapat Malangan Terancam Kehilangan Pewaris
Kebiasaan memanjakan influencer sejatinya bukan hal baru. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020 lalu, pemerintah pusat pernah menghabiskan anggaran hingga Rp 90,4 miliar untuk aktivitas influencer dan pendengung di media sosial. Bayangkan jika uang puluhan miliar itu tak dihamburkan untuk membeli pencitraan instan!
Bayangkan bila anggaran itu disalurkan kepada media massa lokal dan nasional yang terverifikasi. Jika rata-rata satu media siber lokal membutuhkan dana operasional Rp 50 juta per bulan untuk menghidupi dapur redaksinya, maka dana Rp 90 miliar tersebut bisa menyambung nyawa ratusan perusahaan pers selama setahun.
Dana tersebut tidak hanya akan menjadi bahan bakar penggerak motor industri padat karya. Namun, juga bensin penggerak motor demokrasi itu sendiri. Sayangnya, realitas di lapangan saat ini sungguh kontras dan menyesakkan. Sejak efisiensi anggaran dilakukan secara masif, alokasi diseminasi informasi dari pemerintah ke media pers menyusut drastis.
Padahal belanja iklan pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah salah satu penopang utama napas operasional perusahaan pers. Apalagi di tengah gempuran disrupsi digital seperti sekarang. Dampaknya sangat fatal. Berdasarkan catatan Dewan Pers, tahun 2024 menjadi awan kelabu bagi industri pers Tanah Air.
Setidaknya 1.200 karyawan dari berbagai perusahaan media terdepak dari pekerjaannya sepanjang 2023-2024. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tak luput menerpa para jurnalis. Jika realitas pembiaran ini terus berlanjut, publik berhak melontarkan kecurigaan logis. Jangan-jangan alokasi anggaran sengaja dialihkan ke artis dengan tujuan sistematis untuk menggemboskan demokrasi?
Sebab, tanpa media yang sehat secara finansial, tidak akan ada kontrol sosial yang tajam. Secara legitimasi, investasi pada media massa jauh lebih berdampak nyata dibandingkan para pemengaruh media sosial. Merujuk pada laporan riset bergengsi Reuters Institute Digital News Report 2024, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media pers tercatat masih tinggi di angka 60 persen.
Publik yang lelah dengan hoaks di media sosial masih melihat institusi jurnalisme sebagai rujukan utama untuk mencari kebenaran. Mengabaikan entitas yang masih sangat dipercaya publik demi influencer partisan jelas merupakan ironi kelembagaan. Lantas, bagaimana memecahkan kebuntuan ini? Negara tidak boleh berpangku tangan melihat ekosistem pers sekarat. Harus ada intervensi dan regulasi mengikat dari negara.
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Dalam Negeri, harus membuat payung hukum yang mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan persentase khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) secara proporsional kepada media-media yang telah lolos verifikasi faktual Dewan Pers.



