RADAR MALANG - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (FILKOM UB) menerima kunjungan lapangan Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka verifikasi Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kamis (20/8/2026), di Auditorium Algoritma FILKOM UB.
Kunjungan ini merupakan tahapan lanjutan dari proses evaluasi ZI menuju WBK di lingkungan perguruan tinggi negeri, setelah sebelumnya FILKOM UB menjalani sesi wawancara evaluasi bersama Tim Penilai Nasional KemenPANRB pada 10 Agustus 2026.
Tim Evaluator Kementerian PANRB yang hadir dalam kunjungan ini terdiri atas Dianita Evo Nila Sari, S.E., dan Mega Juniawan, selaku Penilai ZI MenPANRB.
Baca Juga: FKUB dan Pemkab Jember Perkuat Kolaborasi Pentahelix Tekan Stunting
Keduanya melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi enam area perubahan reformasi birokrasi yang telah dijalankan FILKOM UB, meliputi: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Tatalaksana, (3) Penataan Sistem Manajemen SDM, (4) Penguatan Akuntabilitas, (5) Penguatan Pengawasan, dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dekan FILKOM UB, Ir. Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM https://filkom.ub.ac.id/profile/dosen/tri.astoto.kurniawan , beserta jajaran pimpinan fakultas — Wakil Dekan Bidang Akademik Sabriansyah Rizqika Akbar, S.T., M.Eng., Ph.D. https://filkom.ub.ac.id/profile/dosen/sabriansyah.rizqika.akbar , Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Dr.Eng. Gembong Edhi Setyawan, S.T., M.T., serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Dr.Eng. Budi Darma Setiawan, S.Kom., M.Cs. — menyambut hangat kehadiran tim verifikator, didampingi pimpinan departemen serta tim enam area perubahan FILKOM UB.
Dalam pemaparannya, Dekan menjelaskan berbagai inovasi unggulan berbasis digital yang telah dikembangkan FILKOM UB untuk mewujudkan tata kelola sarana, layanan akademik, dan kehumasan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Dekan menegaskan bahwa seluruh dokumentasi proses bisnis dan implementasi pelayanan publik di lingkungan fakultas bukan sekadar berkas administratif, melainkan telah terbukti terimplementasi dengan baik di lapangan.
“Kami membangun budaya menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis,” ujar Dekan FILKOM UB saat mendampingi tim verifikator meninjau langsung implementasi tata kelola FILKOM UB.
Tim KemenPANRB turut meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan publik di lingkungan fakultas, meliputi Unit Layanan Terpadu (ULT), Pelayanan Akademik, Unit Layanan Konseling Terpadu (ULKT), Gedung Kreativitas Mahasiswa (GKM), akses bagi penyandang disabilitas, Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK), serta lemari pengaduan Tim Penanganan, Pengaduan, dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) FILKOM UB.
Selain itu, evaluator turut melakukan peninjauan terhadap implementasi sistem manajemen pengaduan masyarakat, seperti Halo FILKOM dan UB Care.
