PGRI Kabupaten Malang Dirundung Isu Jadi Sarang Mafia
PAKISAJI – PGRI Kabupaten Malang diterpa isu tak sedap. Organisasi yang menaungi para guru tersebut dituding menjadi sarang mafia. Tudingan tersebut tertulis dalam poster yang terpajang di pagar kantor PGRI, Jalan Raya Karangpandan, Kecamatan Pakisaji. Poster tersebut berisi tulisan ”Aksi Bersama Reformasi Pendidikan & Bersihkan Mafia PGRI".
Tak teridentifikasi siapa yang memasang. Namun tercantum stempel PusDek, yakni Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik. Poster tersebut juga mencantumkan enam tuntutan. Di antaranya adalah segera adakan konferensi luar biasa (KLB), buka data bantuan revitalisasi sekolah rusak, dan tuntaskan masalah dapodik. Kemudian tuntutan lain adalah stop jadikan guru ladang komersial, bukan transparansi keuangan PGRI, dan berikan jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan nyata bagi guru.
Direktur eksekutif Pusdek Asep Suriaman membenarkan pemasangan poster tersebut. Poster dipasang untuk mengakomodasi keresahan para guru di bawah naungan PGRI. ”Sebenarnya enam tuntutan itu aspirasi teman-teman guru,” ujar Asep saat dikonfirmasi kemarin.
Dia menceritakan, keresahan guru berawal dari workshop yang digelar oleh PGRI. Setiap tahun, lanjutnya, PGRI rutin menggelar workshop. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada belasan guru yang bernaung di bawah PGRI Kabupaten Malang. Mereka diminta membayar biaya untuk keikutsertaan dalam workshop tersebut.
”Untuk guru TK dikenai biaya Rp 100 ribu per orang. Sedang guru SD/SMP/SMA membayar Rp 125 ribu per orang,” kata Asep.
Asep menengarai guru keberatan dengan beban biaya tersebut. Namun mereka tidak berani menolak.
”Seakan-akan (PGRI) mewajibkan guru ikut kegiatan,” katanya.
Apalagi biaya yang dikeluarkan bukan hanya sekali. Setelah workshop, lanjutnya, seluruh peserta akan mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yakni jalan sehat.
