Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Libatkan Profesional, KPU Malang Audit Eksternal LADK Paslon

E
Ilustrasi Pilkada. (Desain: Beyjazz)
Ilustrasi Pilkada. (Desain: Beyjazz)
KABUPATEN - Dua pasangan calon (paslon) sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Jumat (25/9) malam. Sehingga, keduanya bisa melaksanakan kampanye terbuka (rapat umum terbuka) mulai hari ini (26/9).

Perlu diketahui, LADK menjadi salah satu syarat mutlak paslon untuk bisa melakukan rapat umum terbuka. Hal ini sudah diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2017. “Sekarang semuanya sudah menyerahkan LADK ke KPU,” kata ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini, Jumat (25/9).

Sementara itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika menambahkan, pihaknya bakal melakukan audit eksternal untuk LADK tersebut. Karena itu, KPU melibatkan profesional di kalangan akuntan publik. “Aturannya memang seperti itu,” jelas dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau agar semua paslon memperhatikan protap kesehatan saat rapat umum terbuka hari ini. Sehingga, penyebaran Covid-19 bisa dicegah. “Kami sudah sosialiasikan agar semua yang terlibat taat pada protap kesehatan,” ungkap dia.

Marhaendra menyampaikan, jika paslon tidak menyerahkan sesuai tahapan, maka paslon berpotensi untuk dibatalkan. Karena hal ini menjadi salah satu tahapan yang harus dijalankan oleh paslon.
“Kami juga sudah melakukan sosialisasi ke pihak paslon. Sanksinya bisa berpotensi pembatalan,” ungkap pria yang hobi fotografi ini.

Pewarta: Imam Nasrodin

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkot Malang Siapkan Pembahasan Dana Cadangan Pilkada 2029

Pemkot Malang Siapkan Pembahasan Dana Cadangan Pilkada 2029

Meskipun masih tiga tahun lagi, pembahasan tentang dana pilkada mulai disiapkan. Pemkot Malang membuka peluang pembahasan tersebut paling cepat pada APBD Perubahan 2027.

Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, DKPP Sebut Karena Penyelenggara Pemilu Bermasalah

Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, DKPP Sebut Karena Penyelenggara Pemilu Bermasalah

Pemilihan Umum (Pemilu) tidak boleh sekadar sukses penyelenggaraan. Dalam prosesnya perlu ditekankan integritas untuk menciptakan pemimpin amanah

DKPP Siap Periksa KPU soal Ijazah Gibran Jika Ada Aduan, Denny Indrayana Bersiap Melapor

DKPP Siap Periksa KPU soal Ijazah Gibran Jika Ada Aduan, Denny Indrayana Bersiap Melapor

DKPP menegaskan bisa memeriksa KPU soal verifikasi ijazah Wapres Gibran usai putusan MK, asalkan ada aduan. Denny Indrayana menyatakan akan melapor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer