Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Hari Kampanye, Bawaslu Panen Pelanggaran Ini

E
Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang saat rakor di kantor. (Imam Nasrodin/Radar Malang)
Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang saat rakor di kantor. (Imam Nasrodin/Radar Malang)
KEPANJEN - Lima hari pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum terbatas) paslon Pilkada 2020 Kabupaten Malang, Bawaslu ‘panen pelanggaran’. Namun, pelanggaran ini bersifat teknis sebelum paslon melaksanakan kampanye. Yaitu tidak memberi surat pemberitahuan ke kepolisian terkait kegiatan kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M Wahyudi menyampaikan, surat pemberitahuan ke pihak kepolisian menjadi syarat mutlak kampanye paslon. Sedangkan, ke Bawaslu (panwascam dan KPU) hanya berupa surat tembusan. “Paslon kasih surat pemberitahuannya ke pengawas, bukan ke pihak kepolisian. Ini yang salah,” jelas pria asal Pakisaji, Kabupaten Malang ini.

Menurutnya, surat pemberitahuan ke kepolisian tersebut nantinya akan keluar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK). Sehingga, surat ini menjadi salah satu bukti bahwa paslon punya syarat untuk melakukan kampanye. “Tanpa ini, nggak bisa kampanye,” ungkap dia.

Lebih lanjut, pelanggaran tersebut dilakukan semua paslon hingga tanggal 30 September. Namun, pihaknya tidak tahu pasti, hal ini terjadi karena tidak paham atau ada alasan lain. “Kami sudah melakukan sosialiasi ke pihak paslon juga. Tapi sampai 30 September kemarin, tetap dilanggar,” jelasnya.

Dengan demikian, masih kata dia, pihaknya harus membubarkan kampanye paslon yang tanpa STTPK tersebut. Karena hal ini sudah diatur dalam PKPU nomor 10,11 dan 13 tahun 2020. “Tanpa itu, nggak boleh dilaksanakan, karena syarat. Tapi setelah itu (setelah 30/9) sudah tertib,” ujar dia.

Pewarta: Imam Nasrodin

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkot Malang Siapkan Pembahasan Dana Cadangan Pilkada 2029

Pemkot Malang Siapkan Pembahasan Dana Cadangan Pilkada 2029

Meskipun masih tiga tahun lagi, pembahasan tentang dana pilkada mulai disiapkan. Pemkot Malang membuka peluang pembahasan tersebut paling cepat pada APBD Perubahan 2027.

Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, DKPP Sebut Karena Penyelenggara Pemilu Bermasalah

Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, DKPP Sebut Karena Penyelenggara Pemilu Bermasalah

Pemilihan Umum (Pemilu) tidak boleh sekadar sukses penyelenggaraan. Dalam prosesnya perlu ditekankan integritas untuk menciptakan pemimpin amanah

DKPP Siap Periksa KPU soal Ijazah Gibran Jika Ada Aduan, Denny Indrayana Bersiap Melapor

DKPP Siap Periksa KPU soal Ijazah Gibran Jika Ada Aduan, Denny Indrayana Bersiap Melapor

DKPP menegaskan bisa memeriksa KPU soal verifikasi ijazah Wapres Gibran usai putusan MK, asalkan ada aduan. Denny Indrayana menyatakan akan melapor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer