Pada posisi kepala dinas, total ada lima instansi yang mengalami reposisi. Jabatan Kepala BPBD yang sebelumnya diisi Mulyono bakal beralih ke Alie Mulyanto. Sementara posisi Kepala Satpol PP bakal diisi Heru Mulyono, setelah sebelumnya dijabat pelaksana tugas (Plt) Handi Priyanto. Selanjutnya ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), yang masih dijabat oleh Handi Priyanto sebagai Plt.
Posisi Plt juga akan berlaku untuk Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag). Namun sampai kemarin masih belum ada calonnya. Dengan kata lain, dari lima jabatan kepala dinas tersebut, ada tiga perangkat daerah (PD) yang harus diisi oleh Plt. Jumlah itu bakal menambah kekosongan pejabat definitif di Kota Malang. Sebab sebelumnya ada lima PD yang masih dipimpin oleh Plt. Di antaranya yakni dinas ketahanan pangan dan pertanian (dispangtan), inspektorat, dinas ketenagakerjaan-penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (disnaker-PMPTSP), Satpol PP, serta dinas perpustakaan dan arsip daerah. Bila ditotal, saat ini ada tujuh PD yang masih dijabat oleh Plt.
Agar tak terlalu lama kosong, Wali Kota Malang Sutiaji mengaku bila saat ini tengah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk jabatan eselon II-B tersebut. ”Ya, sudah mulai bentuk pansel. Dalam waktu dekat setidaknya jabatan (kadis) yang kosong bisa segera terisi,” jelasnya. Jumlah jabatan kadis yang kosong itu diprediksi masih bertambah lagi. Sebab, Sutiaji menjelaskan bila saat ini ada dua PD, yakni dinas lingkungan hidup (DLH) dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) yang bakal ditinggal pensiun pimpinannya pada bulan Agustus.
Dengan kata lain, setidaknya ada sembilan PD yang harus segera diisi pimpinan definitif. Terkait kapan detail pansel itu diumumkan, Sutiaji masih enggan membeberkannya. ”Segera lah kami urus, jangan sampai nambah lagi,” kata dia. Di tempat lain, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Rahman Nurmala berharap pemkot bisa bergerak cepat. ”Pansel kalau bisa segera dibentuk untuk mempercepat pengisian jabatan yang kosong supaya arah kebijakan lebih sehat,” tutur Nurmala. Jika saran itu tidak segera dilaksanakan, dia khawatir bila iklim kepemimpinan di pemkot bakal mandek. Hal yang riskan lainnya, seperti membuat kebijakan, juga bakal mandek karena masih dipimpin oleh Plt. (adn/by) Editor : Mardi Sampurno