MALANG KOTA-RADAR MALANG - Anggaran BBM kendaraan pelayanan pengangkut sampah di ambang kritis. Satu penyebabnya, kenaikan harga BBM awal Juni lalu berdampak kepada pagu anggaran yang diperkirakan hanya cukup sampai bulan September. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berencana mengusulkan alokasi tambahan pada APBD Perubahan 2026.
Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran menjelaskan, pihaknya mengoperasikan 90 unit kendaraan dan alat berat. Armada terdiri dari truk roda enam, skylift, hingga alat berat yang digunakan untuk mendukung pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 kendaraan merupakan truk pengangkut sampah. Sementara terdapat 13 unit alat berat serta sekitar 6 kendaraan operasional untuk TPA Supit Urang. Sedangkan pada bidang taman, terdapat 3 unit skylift, dump truck, dan truk armroll yang digunakan untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau.
”Karena kendaraan pemerintah, armada DLH tidak boleh menggunakan BBM non subsidi. Dengan harga sekarang, anggaran BBM membengkak hampir dua kali lipat,” terangnya. Menurutnya, dampak efisiensi sebelumnya membuat alokasi BBM kendaraan pelayanan hanya dianggarkan sampai Oktober 2026. Namun setelah perubahan harga pada Juni, daya tahan anggaran menyusut satu bulan. Sehingga hanya sampai September.
Untuk memastikan anggaran sampai September, DLH melakukan pemangkasan BBM secara internal. Mulai Agustus, alokasi akan diprioritaskan untuk kendaraan pelayanan. ”Kendaraan dinas yang digunakan pejabat struktural maupun staf hanya diberikan 50 persen dari alokasi sebelumnya,” kata Raymond.
Kebijakan penghematan tersebut lebih diperketat pada September. DLH tidak lagi mengalokasikan BBM bagi kendaraan dinas operasional pejabat dan staf. Semuanya dialihkan untuk operasional kendaraan pelayanan. ”Untuk menjaga keseimbangan layanan pada Oktober dan seterusnya, kami usulkan penambahan alokasi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)," ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan, belum bisa menjawab secara detail tentang penambahan anggaran BBM. Pihaknya akan mengkaji lebih detail pada pembahasan PAK. ”Kami akan lihat situasinya. Jika memang tidak terlalu perlu atau tidak langsung bersentuhan dengan layanan masyarakat tidak menjadi prioritas,” ujarnya. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo