Dukung Program MBG, SPPI Targetkan 120 SPPG di Kota Malang Beroperasi Tahun Ini
MALANG KOTA – Tahun ini, semua pelajar di Kota Malang ditarget mendapat manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan itu, harus ada 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Hingga Maret ini, sudah ada 67 SPPG yang aktif beroperasi.
Untuk memenuhi target seluruh siswa menerima MBG, butuh tambahan 53 SPPG lagi. Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang Muhammad Athoillah optimistis target 120 SPPG bisa terpenuhi. Menurut dia, fokus utama saat ini yakni penambahan SPPG di wilayah Klojen.
Dari pendataan SPPI, di kecamatan tersebut banyak lembaga pendidikan. Namun jumlah SPPG-nya masih sedikit. Sehingga belum semua sekolah menerima program MBG dari pemerintah pusat.
”Selain itu kami juga fokus meningkatkan cakupan MBG untuk madrasah dan pondok pesantren. Kami terus koordinasi dengan Kemenag Kota Malang,” tutur Atho.
Dia menerangkan, perhitungan awal kebutuhan SPPG yaitu 84 unit. Setelah penyesuaian aturan, target itu pun diubah. Sehingga, kebutuhan baru yang ditetapkan untuk Kota Malang adalah 120 SPPG.
”Target 84 SPPG ketika satu dapur melayani 3.000 sampai 4.000 siswa. Sekarang jatah satu SPPG dikurangi, hanya 2.500 sampai maksimal 3.000 siswa,” jelasnya.
Penambahan SPPG ini bukan tanpa kendala. Atho menyampaikan, dengan kebutuhan 120 dapur MBG, pemerintah juga harus menyiapkan 360 personel SPPI. Di Kota Malang, jumlah SPPI terbatas. Sehingga di beberapa SPPG akan menggunakan petugas dari luar daerah.
”Saat ini SPPI yang asli Kota Malang hampir semuanya sudah bertugas. Sehingga nanti (harus) didatangkan dari luar Jawa,” tutur Atho. Kendala lain yang dihadapi selama ini terkait perizinan. Dari 67 SPPG yang beroperasi, baru 20 tempat yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Penyebabnya karena seringnya gangguan pada aplikasi Online Single Submission (OSS). Sehingga penerbitan SLHS masih sangat terbatas. ”Tetapi kami tekankan ketika SPPG berdiri harus mengurus SLHS. Semuanya sudah mengurus tinggal menunggu penerbitan,” tandas Atho.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan menerangkan, dengan bertambahnya MBG, pemkot mengingatkan tentang kepatuhan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketika SPPG membeli bahan pokok di atas HET itu akan berdampak pada harga di pasaran.
”Intinya saling menjaga persediaan barang dan harga di pasaran. Jangan sampai inflasi naik karena membeli di atas HET,” tandas dia.
Slamet menambahkan, saat ini MBG tidak hanya melayani siswa sekolah. Tetapi mulai merambah ke golongan ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Meskipun jumlahnya masih berkisar seribu penerima. (adk/by)
Disunting Kembali: Diva Ayu Herdianasari
