MALANG KOTA, RADAR MALANG - Langkah penghematan di tengah membengkaknya belanja pegawai sudah dilakukan. Pemkot Malang memilih melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Langkah itu mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang.
Sebab, penerapannya dinilai kurang adil. Untuk diketahui, penerimaan TPP ASN pada 2026 ini telah diatur melalui peraturan wali kota (Perwali). Disesuaikan dengan masa kerja ASN. Misalnya untuk ASN dengan masa kerja satu sampai kurang dari tiga tahun, bakal mendapatkan TPP 40 persen dari nilai pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk masa kerja di atas itu juga sudah diatur (selengkapnya baca grafis).
Sistem pemotongan TPP ASN itu tidak diatur secara khusus oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah bebas menetapkan besaran TPP yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada 2026 ini, tidak hanya Pemkot Malang yang melakukan pemangkasan TPP ASN.
Baca Juga: Siasati Tingginya Belanja Pegawai, Pemkot Malang Revisi TPP ASN
Dari informasi yang dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Malang, Provinsi Sulawesi Selatan juga pemotongan TPP mencapai 20 persen. Namun itu diberlakukan flat kepada seluruh ASN. Tidak dikategorikan berdasar masa kerja. Pemotongan TPP 20 persen juga diberlakukan di Pemkot Pangkalpinang.
Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, pemotongan TPP mencapai 30 persen dari nilai tahun sebelumnya. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan membenarkan, pemotongan TPP ASN merupakan kebijakan masing-masing daerah. Namun, menurut dia, penerapannya harus bijak dan memperhatikan asas keadilan.
”Sebenarnya sah-sah saja berapa pun besaran potongannya. Tapi yang terpenting harus bijaksana,” kata dia. Menurutnya, kebijakan tersebut jangan sampai mengganggu kesejahteraan ASN. Harvard mengingatkan, tujuan utama kebijakan TPP dari pemerintah pusat untuk menutup ruang terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
”Ketika ASN sejahtera, maka ruang untuk KKN akan semakin kecil. Itu kuncinya,” tambah dia. Kondisi fiskal yang sulit sebenarnya tidak hanya dialami Kota Malang. Namun juga banyak daerah lain di Indonesia. Namun, penerapan kebijakan di sejumlah daerah dilakukan secara lebih merata.
”Di daerah lain, kalau dipotong 5 persen semua dari jabatan bawah sampai atas. Tidak tebang pilih,” kata Harvard. Sedangkan di Pemkot Malang, nilai potongannya dinilai kurang proporsional karena dipengaruhi masa kerja.
Harvard mencontohkan, ASN dengan masa kerja lebih dari 24 tahun hanya mengalami pemotongan sekitar lima persen. Sementara, ASN dengan masa kerja tiga hingga sembilan tahun dipotong sekitar 35 persen.
”Kepala dinas tentu masa kerjanya sudah lama, sehingga potongannya kecil. Sementara pegawai di level bawah justru potongannya jauh lebih besar,” papar politisi PDIP itu. Dia memberikan contoh perbandingan, pada tahun 2025, seorang kepala dinas menerima TPP sekitar Rp 21 juta per bulan.
