DPW GAPEMBI Jatim Perkuat Kolaborasi dengan BGN, Inventaris Problem MBG

MALANG KOTA - Dewan Pertimbangan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW GAPEMBI) Jawa Timur langsung bertugas seusai dilantik, Kamis lalu (9/4). Salah satu fokusnya, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya, memastikan manfaat MBG tersalurkan dengan lebih baik dan maksimal.

Untuk diketahui, dibentuknya DPW GAPEMBI Jawa Timur berangkat dari maraknya laporan terkait MBG. Dari problem itu, para pengusaha yang menjadi mitra SPPG merasa harus memperkuat koordinasi. DPW GAPEMBI Jatim jadi yang keenam dibentuk, diketuai Makhrus Sholeh.

Para pengurus dilantik langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. Proses pelantikan berlangsung di Hotel Grand Mercure. 

”Selain itu, kami juga akan memastikan bahwa yang ada di dapur seperti peralatan hingga sistem lainnya sesuai standar BGN,” Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur Makhrus Sholeh. Pihaknya ingin, para siswa penerima MBG mendapat kualitas yang sesuai. Agar manfaatkan semakin dirasakan.

Selain itu, dia tidak ingin ada mitra yang di-suspend lagi tanpa ada pemberitahuan. Menurutnya, para mitra sudah melakukan investasi sebesar Rp 2 miliar. Berdasar informasi yang dia terima di Jawa Timur ada puluhan mitra yang terkena suspend. 

”Kalau di-suspend, tidak ada penyaluran MBG ke sekolah. Nah, mereka tanya kenapa tidak dapat MBG lagi,” imbuh lelaki yang juga owner Rumah Makan Ocean Garden tersebut. Pihaknya akan menjalin komunikasi dengan koordinator wilayah untuk menginventarisir kendala dalam penyaluran MBG. 

Rencananya, untuk memaksimalkan proses tersebut akan membentuk GAPEMBI daerah. Baik itu di tingkat kota atau kabupaten.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya tidak ingin penyaluran MBG menjadi masalah. Apalagi penerima manfaat MBG didominasi anak-anak. 

Untuk memastikan penyaluran MBG, BGN juga menerbitkan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Dengan itu saat ada SPPG tidak ada yang memenuhi syarat harus ditutup sementara. ”Ada tiga aturan lagi yang sedang kami rumuskan agar teman-teman SPPG kalau ditutup ada dasarnya,” ucap Zulkifli. 

Selain melantik GAPEMBI, ada aspek-aspek yang terus diperbaiki pemerintah. Salah satunya kewajiban pengajuan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). (mel/gp)