Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seragam Mahal, Wali Murid Lapor Dewan

Y
Ilustrasi siswa SMP di Malang.
Ilustrasi siswa SMP di Malang.

MALANG KOTA – Anggota DPRD Kota Malang menerima aduan dari wali murid. Mereka mengeluhkan mahalnya biaya seragam sekolah. Setidaknya ada lima pengaduan yang masuk kepada dua legislator. Satu dari dua legislator yang menerima keluhan dari wali murid adalah Amithya Ratnanggani Sirraduhita


Advertisement

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang itu mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk padanya. ”Harga sebenarnya relatif, mungkin ada sebagian wali murid yang tidak bisa memenuhi harga yang dipatok sekolah,” tutur Amithya, kemarin.

Dia mengaku menerima dua aduan dari masyarakat. Namun politisi PDIP itu enggan merinci lebih detail. ”Tentu setelah ini akan kami cari solusi. Mungkin bisa diberi keringanan oleh disdikbud,” tandasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi juga menerima aduan dari masyarakat terkait seragam mahal. Total ada tiga aduan yang masuk ke politisi Golkar itu. Namun ini masih bisa dicarikan solusi.

Advertisement

”Langkah yang akan dilakukan adalah membantu memberikan keringanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Harus dibuktikan dengan masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Suryadi.

Suryadi menambahkan, aduan yang datang kepadanya bersifat informal. Yakni melalui pesan singkat. Tidak berupa surat resmi yang dikirimkan kepada anggota dewan. “Pengaduannya dari wali murid SMP,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman mengatakan, tahun ini dewan bersama Pemkot Malang telah menganggarkan seragam gratis untuk 1.400 siswa.

Advertisement

Dia berharap, masyarakat yang mengadukan terkait seragam sekolah bisa langsung mendaftarkan program seragam gratis tersebut. “Tahun depan kami usulkan menjadi 3.000 seragam gratis, ada pembicaraan positif dengan disdikbud,” katanya.

Terpisah, Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana menegaskan, pihaknya tak mewajibkan siswa membeli seragam baru. Jika seragam lama masih layak pakai, siswa dipersilakan menggunakan pakaian tersebut. Terkait seragam bagi siswa baru, khususnya tingkat SMP, pihaknya memberikan toleransi.

Para siswa ini tak wajib menggunakan seragam anyar hingga 17 Agustus mendatang. Hal itu dilakukan agar tidak adanya pungutan liar yang dilakukan sekolah. “Sama seperti tahun lalu, toleransi diberikan selama satu bulan,” tuturnya. (adk/dan)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

3.989 Aset Pemkot Malang Belum Bersertifikat, Dewan: Indikatornya Harus Jelas!

3.989 Aset Pemkot Malang Belum Bersertifikat, Dewan: Indikatornya Harus Jelas!

Penataan aset Pemkot Malang belum tuntas. Hingga tahun 2026, sebanyak 3.989 aset belum bersertifikat. Karena itulah, DPRD Kota Malang meminta percepatan penyelesaian sertifikasi

Dewan Sarankan 260 User Nayumi Sam Tower Bentuk Paguyuban

Dewan Sarankan 260 User Nayumi Sam Tower Bentuk Paguyuban

Sebanyak 260 user Nayumi Sam Tower kembali mengambil langkah. Setelah menggelar aksi damai pada 21 Mei, kemarin (18/6) mereka melakukan hearing bersama Komisi A DPRD Kota Malang.

pertanyakan Konsep KPBU kepada pemkot dan Dewan

pertanyakan Konsep KPBU kepada pemkot dan Dewan

Wacana revitalisasi Pasar Besar (Pabes) dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) membuat para pedagang penasaran. Kemarin (21/5), Paguyuban Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM) meminta penjelasan terkait

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer