DPRD Kota Malang Minta Penanganan Banjir Tetap Jadi Program Prioritas Pemkot
MESKIPUN pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 baru dimulai, sejumlah catatan sudah disampaikan anggota DPRD Kota Malang. Salah satunya datang dari anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang Arief Wahyudi.
Arief menilai masih ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang. Sorotan utama, kata dia, terkait banyaknya jabatan strategis di lingkungan pemkot yang hingga kini belum terisi.
Menurut Arief, setidaknya ada tujuh jabatan tinggi atau setara kepala dinas yang masih kosong sejak 2024 hingga 2025. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Dirikan Dua Posko di Area Langganan Banjir Kota Malang
”Kekosongan jabatan yang dijabat oleh pelaksana tugas secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja. Bagi kami hal tersebut merupakan masalah prinsip dan mendasar yang harus segera diatasi,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa kepala dinas definitif, arah kebijakan dan pengambilan keputusan di OPD menjadi kurang optimal. Dampaknya, pelayanan kepada masyarakat juga berpotensi terganggu.
Selain soal kekosongan jabatan, Arief juga menyoroti persoalan infrastruktur di Kota Malang. Salah satunya terkait penanganan banjir yang menurutnya belum tertangani secara signifikan.
Ia mencontohkan pembangunan drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi genangan saat hujan deras.
”Mungkin pembangunan yang sudah dilakukan hanya Gedung Parkir Kajoetangan. Drainase Soehat belum berfungsi optimal karena masih banjir beberapa hari lalu,” jelas anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut.
Sorotan lain yang disampaikan Arief adalah kondisi Alun-Alun Merdeka pascarevitalisasi. Ia khawatir ruang publik tersebut tidak terawat dengan baik jika anggaran pemeliharaan tidak memadai.
Menurutnya, alokasi anggaran perawatan dalam APBD 2026 masih sangat terbatas. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan penataan kawasan tersebut.
”Anggaran perawatan tidak jelas. Kami khawatir Alun-Alun Merdeka tidak terawat,” tandasnya. (adk/adn)
