MEMASUKI bulan Maret, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir. Hal itu ditandai dengan penyampaian laporan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, kemarin (9/3). Kalangan legislatif menargetkan pembahasan dokumen tersebut rampung pada April mendatang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan, setelah menerima penyampaian wali kota, DPRD segera menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus. Pembahasan bisa dilakukan melalui badan anggaran (banggar) atau panitia khusus (pansus).
”Meskipun bulan ini sedikit terjeda Ramadan dan Lebaran, kami target selesai dibahas April,” ujarnya.
Menurut dia, tim dari legislatif akan menelaah secara menyeluruh kinerja Pemerintah Kota Malang selama 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
”Tahun pertama itu kan fokusnya SDM dan investasi. Nanti kami cek kinerjanya bagaimana melalui RKPD,” jelas perempuan yang akrab disapa Mia itu.
Melalui dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), DPRD akan menilai realisasi program dan penggunaan anggaran selama setahun terakhir. Dewan juga akan melihat apakah target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak.
”Dari anggaran yang kemudian dicek capaiannya bagaimana, apakah tercapai atau tidak. Jika terjadi perubahan target, kami tanyakan alasannya bagaimana,” ungkapnya.
Dari pembahasan tersebut, DPRD dan Pemkot Malang diharapkan dapat menemukan titik persoalan jika ada target yang belum tercapai. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
”Evaluasi ini supaya kesalahan yang sama pada 2025 tidak terulang pada tahun ini,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia mencontohkan, ada sejumlah indikator yang perlu dikaji lebih dalam. Salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diikuti pertumbuhan penduduk yang signifikan. ”Misalnya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pertumbuhan penduduk tidak terlalu besar. Ini harus dikaji kenapa hal tersebut terjadi,” jelasnya.
Menurut Mia, kondisi itu bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Akibatnya, sebagian warga memilih menunda pernikahan atau kehamilan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi. ”Pertumbuhan penduduk yang turun ini akan dibahas lagi penyebabnya seperti apa,” tandasnya. (adk/adn)
