MALANG KOTA, RADAR MALANG – UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang memperketat penyaringan laporan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Namun, pelayanan darurat dipastikan tetap berjalan optimal dengan prioritas pada kejadian yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, maupun lingkungan.
Langkah tersebut mencuat setelah viral kebijakan serupa yang diterapkan salah satu damkar di Jawa Tengah akibat keterbatasan anggaran dan meningkatnya biaya operasional. Meski demikian, Damkar Kota Malang menegaskan sistem penyaringan laporan sebenarnya sudah diterapkan jauh sebelum isu tersebut ramai diperbincangkan.
Prioritas untuk Kondisi Darurat dan Mengancam Keselamatan
Damkar Kota Malang tetap menerima laporan masyarakat, tetapi penanganannya disesuaikan dengan tingkat urgensi kejadian. Laporan yang berpotensi membahayakan nyawa atau lingkungan akan menjadi prioritas utama dalam pengerahan personel dan armada.
Baca Juga: Usulan Rute Bus Trans Jatim dari Pemkot Malang Tunggu Hasil Diskusi dengan Paguyuban Angkot
Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang Pandu Rizki Darmawan mengatakan, kebijakan efisiensi memang dirasakan hampir seluruh instansi pemerintah. Namun, pihaknya berupaya memastikan layanan publik tetap berjalan maksimal.
"Efisiensi terjadi di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah memfilter laporan yang masuk secara ketat. Namun itu sebenarnya sudah kami terapkan jauh sebelum isu efisiensi damkar di daerah lain ramai diberitakan," ujarnya.
Menurut Pandu, laporan yang masuk ke Damkar tidak selalu berkaitan dengan kebakaran atau kondisi darurat. Karena itu, petugas harus melakukan verifikasi sebelum menentukan tindak lanjut yang diperlukan.
Banyak Laporan Non-Darurat Masuk ke Damkar
Sejumlah laporan yang diterima Damkar Kota Malang ternyata tidak masuk kategori keadaan darurat. Salah satunya permintaan bantuan untuk menguburkan hewan peliharaan yang mati.
Baca Juga: Pemkot Malang Perketat Penggunaan Medsos untuk ASN dan Siswa, Ini Detail Aturannya
Untuk kasus seperti itu, petugas lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat dibanding langsung menerjunkan personel dan armada.
"Belum lama ini ada warga yang meminta bantuan menguburkan kucing. Untuk laporan yang tidak bersifat darurat dan tidak mengancam keselamatan jiwa maupun lingkungan, biasanya kami lebih menekankan edukasi," terang Pandu.
Selain itu, Damkar juga pernah menerima permintaan bantuan membersihkan material proyek. Menurut Pandu, layanan tersebut tidak termasuk tugas penanganan darurat sehingga dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami juga pernah menerima permintaan membersihkan material proyek. Kalau itu ada retribusinya karena merupakan konsekuensi dari aktivitas proyek yang dilakukan," tambahnya.
Efisiensi Berdampak pada Penambahan Armada
Pandu mengakui efisiensi anggaran turut berdampak pada rencana penguatan sarana dan prasarana Damkar Kota Malang. Salah satunya terkait penambahan armada baru yang hingga kini belum dapat direalisasikan.
Meski demikian, pihaknya memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Optimalisasi armada dan personel yang tersedia terus dilakukan agar respons terhadap laporan darurat tetap cepat dan tepat sasaran.
Baca Juga: Kembali Ditertibkan, 20-an PKL di Jalan Veteran Harus Ikuti Sidang Tipiring
"Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran," tegasnya.
Dengan sistem penyaringan laporan yang lebih selektif, Damkar Kota Malang berharap sumber daya yang dimiliki dapat difokuskan pada penanganan kejadian yang benar-benar membutuhkan respons cepat demi keselamatan masyarakat.
Editor : Aditya Novrian