SAMARINDA, RADAR MALANG – Gejolak sosial dan ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai titik didih.
Fenomena dinasti politik yang kian menguat serta kebijakan anggaran yang dinilai tidak prorakyat memicu gelombang protes besar dari berbagai lapisan masyarakat sipil.
Baca Juga: Miris! Puluhan Bayi di Daycare Jogja Jadi Korban Kekerasan
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Samarinda, Selasa (21/4).
Massa bergerak mendatangi gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim guna menyuarakan keresahan mereka. Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap gaya hidup mewah pejabat di tengah keterbatasan infrastruktur daerah.
Baca Juga: Bentuk Penghormatan, TNI Anugerahkan Kenaikan Pangkat untuk Praka Rico Pramudia
Tiga tuntutan utama diusung oleh massa aksi dalam demonstrasi tersebut.
Pertama, mereka mendesak audit menyeluruh terhadap pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar.
Kedua, massa menuntut penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga mengakar dalam birokrasi.
Terakhir, mereka meminta DPRD Kaltim mengoptimalkan fungsi pengawasan secara independen.
Baca Juga: Dua Posisi Direksi Perumda Tunas Kosong, Pemkot Malang Segera Buka Seleksi Terbuka
Kericuhan sempat pecah saat massa mencoba menemui Gubernur Rudi Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim.
Saling dorong dan pelemparan benda tumpul membuat aparat kepolisian mengerahkan unit water cannon untuk membubarkan kerumunan pada Selasa petang.
Baca Juga: Maba Psikologi UIN Maliki Malang Geser ke Batu! Cek Lokasi Ma’had Kampus 3 dan Rincian Biayanya
Bentrokan ini mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak dan beberapa peserta aksi dilarikan ke rumah sakit.
Pimpinan DPRD Kaltim akhirnya menemui demonstran dan menandatangani pakta integritas terkait penggunaan hak angket.
Perwakilan fraksi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa mengenai transparansi anggaran daerah.
Baca Juga: Rayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Ratusan Warga Jakarta Ikuti Fun Walk di Sarinah
Namun, situasi tetap tegang lantaran Gubernur tidak muncul secara langsung untuk memberikan klarifikasi kepada publik di lokasi kejadian.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui tim ahlinya menyebut aksi ini sebagai dinamika politik pascapemilu.
Meski demikian, masyarakat mendesak agar pemerintah mengutamakan skala prioritas seperti perbaikan jalan dan layanan dasar.
Baca Juga: Imbas Ketatnya Persaingan, Makin Marak Rebranding Kafe dan Restoran di Kota Malang
Pengawasan publik kini semakin diperketat demi memastikan anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat luas.
Editor : Aditya Novrian