KOMUNIKASI adalah seni. Di tangan seorang pemimpin, komunikasi bukan sekadar soal menyampaikan kata, melainkan juga soal merawat kepercayaan. Namun, di Indonesia hari ini, seni itu tampaknya telah hilang arah.
Gaya komunikasi pejabat kita sering kali bukan menyejukkan, melainkan menyulut bara. Alih-alih menenangkan keresahan, lidah pejabat justru kerap menjadi percikan yang memperbesar api kekecewaan rakyat.
Kasus pertama dibuka dari Bupati Pati Sudewo yang dengan lantang menantang warganya untuk melakukan demo besar-besaran setelah kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar apakah seorang pemimpin daerah benar-benar pantas menantang rakyatnya sendiri. Bukankah pemimpin seharusnya menjadi jembatan, bukan benteng yang menutup ruang dialog.
Dalam konteks komunikasi politik, kalimat seperti itu adalah kesalahan fatal. Rakyat bukanlah lawan tanding yang harus ditantang, melainkan pihak yang harus diajak bicara. Jika seorang bupati justru mendorong warganya untuk turun ke jalan, itu sama saja mengakui kegagalan dirinya dalam membuka ruang komunikasi yang sehat.
Kata-kata yang meluncur tanpa empati akan selalu berbuntut panjang. Ironinya, persoalan komunikasi buruk tidak berhenti di level daerah. Anggota DPR RI juga mempertontonkan drama yang sama.
Belum lama ini, publik digegerkan oleh pernyataan sejumlah anggota dewan yang merasa perlu mendapatkan tunjangan rumah hingga Rp 50 juta dan jatah beras Rp 12 juta. Sebuah komentar yang menggelitik sekaligus menyesakkan. Terutama ketika keluar di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah bagi rakyat kebanyakan.
Bagi masyarakat yang setiap hari harus memutar otak agar dapur tetap mengepul, ucapan seperti itu terdengar sebagai bentuk ketidakpekaan. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat yang digaji sangat besar justru mengeluhkan fasilitas, sementara rakyat yang diwakilinya masih banyak yang belum mampu membeli beras dengan harga wajar.
Gaya komunikasi yang arogan ini menunjukkan jurang besar antara elite politik dan rakyat. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan seolah lupa bahwa kata-kata bisa menjadi cermin yang memantulkan seberapa jauh jarak psikologis antara penguasa dan yang dikuasai.
Semakin tidak peka ucapan seorang pejabat, semakin terlihat bahwa ia telah kehilangan sentuhan dengan realitas rakyat sehari-hari. Padahal, komunikasi pejabat seharusnya bisa menjadi alat untuk membangun rasa percaya. Kata-kata yang bijak mampu meredakan amarah, bahkan ketika kebijakan yang diambil terasa pahit.
Tetapi, ketika komunikasi justru disampaikan dengan nada menantang, meremehkan, atau bahkan memamerkan privilege, maka yang muncul hanyalah rasa muak. Buruknya gaya komunikasi pejabat ini bukan masalah sepele. Ia memiliki implikasi serius pada stabilitas sosial dan politik.
Rakyat yang merasa disepelekan akan mudah tersulut untuk turun ke jalan. Dari situlah potensi chaos bermula. Apa yang seharusnya bisa diredam melalui dialog akhirnya meledak di ruang publik karena lidah pejabat gagal dijaga.
Puncaknya, nyawa rakyat jadi taruhan. Lebih jauh lagi, fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika dalam berpolitik. Kita sedang hidup di era ketika sebagian pejabat lebih sibuk menjaga citra di media sosial ketimbang menjaga tutur kata di hadapan rakyat.
Mereka berlomba-lomba tampil flamboyan, membuat pernyataan kontroversial, bahkan melontarkan komentar yang tidak relevan dengan penderitaan rakyat. Seakan-akan politik adalah panggung hiburan, bukan ruang tanggung jawab.
Dalam teori kepemimpinan klasik, seorang pemimpin yang baik bukan hanya diukur dari kebijakan, melainkan juga dari bagaimana ia berkomunikasi. Kata-kata seorang pemimpin bisa menjadi obat yang menenangkan atau racun yang melukai. Sayangnya, di Indonesia hari ini, lebih banyak racun yang bertebaran.
Jika pola ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga pada hilangnya wibawa negara. Bagaimana rakyat bisa menghormati pejabatnya jika pejabat itu sendiri tidak mampu menghormati rakyat melalui ucapannya.
Bagaimana bisa kita berbicara tentang demokrasi, jika ruang dialog justru dipersempit oleh arogansi lidah pejabat. Saat ini, Indonesia membutuhkan pejabat yang bukan hanya cerdas dalam membuat kebijakan, tetapi juga bijak dalam berkata-kata. Di tengah kondisi sosial-ekonomi yang penuh tantangan, setiap kalimat yang keluar dari mulut pejabat harus dipikirkan dua kali.
Karena bagi rakyat, kata-kata bukan hanya sekadar bunyi. Ia adalah simbol, pesan, dan ukuran sejauh mana pejabat benar-benar peduli. Sudah saatnya pejabat menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan panggung untuk menunjukkan kuasa.
Gaya komunikasi yang buruk hanya akan memperdalam jurang antara rakyat dan negara. Jika mereka benar-benar ingin dihormati, maka belajarlah untuk menghormati rakyat terlebih dahulu, setidaknya lewat cara berbicara.
Indonesia tidak butuh pejabat yang pandai menantang. Apalagi mengeluh soal fasilitas mewah. Indonesia butuh pejabat yang mampu berbicara dengan hati, dengan empati, dan dengan kesadaran bahwa setiap kata adalah cermin dari jiwa kepemimpinan. (*)
Editor : A. Nugroho