MALANG KOTA – Selain jalur afirmasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Kota Malang juga membuka jalur perpindahan tugas orang tua alias mutasi.
Pendaftaran jalur mutasi itu berakhir hari ini (26/6).
Data sementara, mayoritas jalur tersebut dimanfaatkan anak-anak dari anggota TNI yang baru pindah tugas ke Kota Malang.
Pendaftar jalur mutasi memiliki regulasi khusus.
Orang tua pendaftar yang dimutasi atau pindah tugas ke Kota Malang harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kuota yang disediakan sebesar 346 kursi dari 30 SMP negeri di Kota Malang.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Dodik Teguh Pribadi mengungkapkan, jalur tersebut perlu melampirkan tiga dokumen.
Yang pertama adalah akta kelahiran siswa.
Akta itu digunakan untuk membuktikan usia siswa yang mendaftar sesuai dengan regulasi.
”Untuk jenjang SMP, usia maksimal 15 tahun,” terangnya.
Dokumen kedua merupakan Surat Keputusan (SK) mutasi orang tua ke Kota Malang.
Dengan catatan, usia SK mutasi atau masa kerja orang tua pendaftar di Kota Malang itu maksimal dua tahun.
SK mutasi bakal diverifikasi oleh masing-masing operator sekolah yang bersinergi dengan instansi terkait.
Sebagai contoh, SK mutasi TNI diverifikasi oleh Komando Resor Militer (Korem) terdekat.
Sementara SK mutasi anggota Polri akan diverifikasi oleh Polsek atau Polresta Malang Kota.
Untuk SK pegawai BUMN atau ASN bisa dicek melalui nomor surat untuk membuktikan kebenarannya.
Itu dilakukan untuk menekan angka kecurangan atau pemalsuan dokumen.
Persyaratan lain yang perlu dilampirkan berupa Kartu Keluarga (KK) kepindahan domisili.
Alamat pada KK tersebut digunakan untuk menentukan titik lokasi calon peserta didik dengan sekolah.
”Jalur perpindahan tugas juga tetap mempertimbangkan jarak terdekat agar persebaran ke masing-masing sekolah tetap merata,” papar Dodik.
Ketua Tim PPDB SMP Negeri 8 Malang Nani Wijayanti mengatakan, pihaknya telah menerima pendaftar jalur mutasi sebanyak tujuh orang.
Namun baru dua calon peserta didik baru yang sudah terverifikasi.
Kedua siswa itu merupakan anak anggota TNI.
Sedangkan pagu yang disediakan sebanyak 12 kursi.
”Untuk proses verifikasi SK mutasi orang tua calon peserta didik, kami kerja sama dengan Korem 083/Baladhika Jaya,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa mayoritas pendaftar berasal dari kawasan Kesatrian (asrama atau rumah dinas anggota TNI).
Setiap tahun pendaftar di SMP Negeri 8 Malang jalur mutasi orang tua juga didominasi anak dari personel TNI.
Hal senada diungkapkan Ketua Tim PPDB SMP Negeri 3 Malang Herianto.
Pihaknya telah menerima pendaftar jalur mutasi orang tua sebanyak 37 siswa.
Tapi baru 11 siswa yang dinyatakan memenuhi syarat.
Pendaftar yang dinyatakan belum memenuhi syarat akan di-suspend sementara untuk memperbaiki berkas.
”Daya tampung kami untuk jalur mutasi ditetapkan 14 siswa,” ucapnya.
Menurut Herianto, mayoritas pendaftar jalur mutasi orang tua berasal dari kalangan TNI.
Bahkan semuanya yang sudah terverifikasi juga berbekal SK mutasi TNI.
”Yang sering mutasi memang TNI atau Polri. Kalau pegawai negeri, setiap tahun memang jarang,” kata dia.
Salah satu anggota TNI yang mendaftarkan anaknya melalui jalur mutasi tugas orang tua adalah Eko Widodo.
Tentara berpangkat letnan satu asal Kabupaten Pasuruan itu mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 3 Malang pada pilihan pertama.
Sementara pilihan kedua jatuh pada SMP Negeri 5 Malang dan terakhir SMP Negeri 20 Malang.
”Mudah-mudahan bisa diterima di SMP Negeri 3 Malang karena rumah saya di Klojen,” ujarnya.
Sepi Peminat
Dibanding jalur afirmasi, PPDB SMP negeri jalur mutasi atau pindah tugas orang tua di Kota Malang memang lebih sepi.
Kemungkinan besar peluang untuk diterima pun lebih besar.
Di beberapa sekolah, hingga kemarin yang mendaftar baru satu sampai dua siswa.
Bahkan ada SMP negeri yang belum mendapat pendaftar.
Misalnya di SMP Negeri 19.
Hingga kemarin baru ada satu pendaftar saja.
Itu pun tidak memenuhi syarat.
Sebab, orang tuanya berstatus guru tidak tetap (GTT) atau belum resmi menyandang status aparatur sipil negara (ASN).
Padahal, persyaratan lainnya terpenuhi.
”Anaknya pindahan dari Kabupaten Malang ke Kota Malang,” kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 19 Ritma Yuniasari.
Dia menjelaskan, tahun ini pihaknya membuka kuota jalur mutasi sebanyak 15 siswa.
Namun hingga hari kedua belum ada pendaftar, selain yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Sementara untuk jalur afirmasi sudah terisi 14 siswa dan jalur prestasi 14 siswa.
Menurut Ritma, pendaftar jalur mutasi dari tahun ke tahun memang tidak banyak.
Bahkan tahun lalu nihil pendaftar.
Sekolah lain yang sudah mendapat pendaftar jalur mutasi adalah SMP Negeri 28.
Staf Humas SMPN 28 Anggi Setyobudi mengungkapkan, pada hari kedua pendaftaran kemarin ada dua siswa yang memanfaatkan jalur mutasi.
Orang tua mereka berstatus ASN.
”Tahun ini kami membuka kuota lima kursi. Untuk dua anak yang mendaftar itu masih akan diseleksi kembali oleh sistem,” jelas dia.
Menurut Anggi, tahun lalu mereka juga menerima pendaftar pada jalur mutasi.
Kebanyakan dimanfaatkan siswa yang orang tuanya bekerja di sekitar Kelurahan Polehan, Jalan Muharto, dan Kelurahan Jodipan.
Termasuk yang bekerja di Dodikjur Rindam V Brawijaya atau RST Dr Soepraoen.
Di tempat lain, Guru Kelas 9 SMP Negeri 2 Nike Kusumawati menyatakan bahwa hingga hari kedua pendaftaran, PPDB jalur mutasi memang masih minim peminat.
Dia mengatakan, saat ini jumlah pendaftar sudah mencapai 100 siswa, tapi didominasi jalur lain, khususnya jalur afirmasi.
”Kalau jalur mutasi tahun lalu kami menerima satu anak yang orang tuanya bekerja di kejaksaan,” terangnya. (ori/mel/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana