Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemilu dan Ujian Demokrasi

A
Penulis: Aditya Novrian❯

Prof Dr M. Zainuddin, Guru Besar Sosiologi Agama, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Prof Dr M. Zainuddin, Guru Besar Sosiologi Agama, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.


Advertisement

TANGGAL 14 Februari 2024 besok, Indonesia memiliki gawe besar yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum (pemilu) disebut-sebut sebagai ajang pesta demokrasi, yang merupakan proses pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat (DPR, DPD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten) dan wakil daerah (DPD). Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara. Maka setiap warga negara perlu mengetahui tujuan pemilu dimaksud karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik suatu negara.

Pemilu dan Demokrasi

Pemilu dan demokrasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan bak dua sisi mata uang. Demokrasi merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Sementara pemilu yang luber dan jurdil menjadi salah satu indikator dari terwujudnya demokrasi suatu negara atau pemerintahan. Maka diskursus demokrasi dalam sebuah negara terus bergulir, ia pun seakan menjadi “juru selamat” bagi ketidakberdayaan rakyat yang tereksploitasi oleh rezim yang totaliter dan represif. Kata yang begitu mewarnai wacana kehidupan publik dimana pun dan kapan saja.

Advertisement

Tanpa demokrasi,sekuat apa pun suatu rezim tidak akan mendapat legitimasi dari rakyat. Jika hal ini terjadi maka sebuah negara tak akan mampu menggerakkan roda pemerintahannya. Demokrasi bermakna sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst.   

            Dalam tradisi modern Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat sebagai kontrol dan penyeimbang yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif dianggap benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan (DPR). Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol jalannya pemerintahan.

Sementara itu institusi pemerintah diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan bagi pemerintahan dan masyarakat beragama. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.

Advertisement

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus rakyatnya. Dengan ditegakkannya prinsip pertanggungjawaban tersebut diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/ penguasa tidak menempatkan dirinya pada posisi sebagai sayyid al-ummah (tuan atau penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Di sini kemaslahatan umat kemudian wajib menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat malah diabaikan dan dilemahkan.

Setiap individu atau warga masyarakat juga memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan kritik dan pendapatnya yang dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan etika, dan dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi, maka pemerintah akan kuat karena mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil.

Keamanan dan Kesejahteraan

Pemilu yang diselenggarakan lima tahunan merupakan eksperimen dan ujian demokrasi bagi sebuah pemerintahan, karena pemilu merupakan proses dalam penetapan figur pemimpin, baik pemimpin legislatif, eksekutif maupun judikatif. Dalam konteks Pemilu 2024 ini, dan menyadari akan kompleksitas peluang dan tantangan ke depan, maka rakyat perlu memperhatikan secara cermat hal-hal yang menyangkut leadership, yaitu bagaimana memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia gemilang dan dapat merancang program 5 tahunan ke depan (mail stone). Bukan sekadar memenuhi kemauan dan kemenangan partai, namun harus berpikir Indonesia yang lebih maju dan berkembang. Bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama bukan rumah partai politik tertentu yang mesti dijaga keberadaannya.

Kata kunci yang dibutuhkan rakyat dimana pun dam kapan pun adalah menyangkut soal “keamanan” dan “kesejahteraan”. Hal ini juga yang menjadi tujuan penting bernegara. Untuk mewujudkan dua hal tersebut, maka pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mutlak diperlukan. Demikian pula supremasi hukum mesti ditegakkan. Menurut data World Population Review, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 278,25 juta jiwa per 24 Oktober 2023. Jumlah ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Dan mereka yang tinggal di desa dan hidup dengan bercocok tanam atau bertani mencapai 49 persen dan umumnya mereka hidup dalam tidak-berkecukupan. Maka, pemberdayaan dan perhatian terhadap pertanian mutlak diperlukan dan praktik monopoli-oligopoli harus diberantas tuntas. Sementara itu hukum mesti ditegakkan secara adil sehingga segala macam tindakan pelanggaran hukum (termasuk praktik korupsi dan narkoba) dan segala macam tindak kekerasan dapat diselesaikan dengan cepat dan pasti. Dan inilah yang mesti dilakukan oleh presiden terpilih nanti.

Indonesia sudah memiliki pengalaman pemilu dari periode ke periode yang selama ini secara umum berjalan relatif aman, meski masih ada penyimpangan di sana sini. Maka pengalaman-pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran baik bagi pemerintah maupun rakyat saat ini untuk melakukan yang terbaik ke depannya. Oleh sebab itu, semua elemen masyarakat mesti menjaga kondusivitas dan kohesivitas negari ini, terutama para elit politiknya mesti konsisten menegakkan demokrasi dan menjadi teladan bagi masyarakat luas. (*)

Advertisement
Editor : Aditya Novrian

Artikel Terkait

Krisis Role Model Elite Agama di Ruang Siber

Krisis Role Model Elite Agama di Ruang Siber

KRISIS keteladanan (role model) di kalangan elite agama merupakan fenomena yang marak di ruang siber. Banyak elite agama yang mengalami penurunan integritas sehingga nilai-nilai yang mereka ajarkan tidak lagi tercermin d

Reposisi Peran Kiai dalam Politik

Reposisi Peran Kiai dalam Politik

FENOMENA menarik yang terjadi di kalangan kiai adalah menyangkut keterlibatan mereka di dunia politik praktis. Banyak para kiai yang melibatkan diri terjun ke dunia politik. Oleh sebab itu ketika Gus Dur terpilih menjadi

Perjalanan Berliku Menuju Reuni, Berbuah Kompor dan Mesin Cuci

Perjalanan Berliku Menuju Reuni, Berbuah Kompor dan Mesin Cuci

Di balik gegap gempita acara Reuni Akbar dan pelantikan Pengurus Keluarga Maluana Malik Ibrahim (KAMALIKA) UIN Malang 2026, Minggu, 1 November lalu, ada cerita unik yang bikin bibir tersenyum-senyum sambil kepala manggut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer