KOTA MALANG, RADAR MALANG - Perasaan lega terpancar dari raut mukanya. ”Insya Allah Agustus tahun ini aman Mas,” begitu kata dia setelah satu tarikan napas yang cukup panjang. Kalimat itu keluar dari salah satu pengurus partai politik di tingkat provinsi.
Sejak awal Agustus, dia ikut memantau perkembangan di Jakarta. Awalnya dia mendapat kabar bahwa kericuhan pada 2025 lalu berpotensi terulang tahun ini. Setelah beberapa hari memantau, hasilnya membuat dia lega.
Baca Juga: Perspektif: Murah Berujung Mahal
Sebab, salah satu informannya menyebut bahwa situasi pada Agustus tahun ini bakal lebih kondusif. Bagi yang samar-samar lupa, kericuhan sempat mewarnai pemberitaan di banyak media massa pada 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu.
Saat itu gelombang unjuk rasa besar terjadi karena akumulasi kabar kurang mengenakkan di tingkat pusat. Mulai dari rencana kenaikan tunjangan anggota DPR hingga beragam kontroversi terkait kebijakan ekonomi.
Kemarahan publik saat itu memuncak setelah ada tragedi driver ojek online yang tertabrak kendaraan taktis milik polisi. Jejak kelam itu sepertinya membuat cemas para pemangku kepentingan. Bila ditelaah, setidaknya ada dua alasan mereka bisa cemas.
Baca Juga: Perspektif: Berkelas
Yang pertama, kalau memang terjadi kericuhan, agendanya bisa terganggu. Yang kedua, kecemasan bisa muncul karena adanya simpati atau bahkan empati kepada rakyat. Beruntung, tanda-tanda kecemasan itu tak ditunjukkan para pejabat dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat lalu (14/8).
Narasi utama yang diangkat masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Yakni Program Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut program MBG sebagai terobosan penting untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.
Tidak terlihat tanda-tanda kecemasan terhadap beragam kritik untuk program itu. Keyakinan di lingkaran pejabat pusat sepertinya memang dibuat sama. Setidaknya harus tampak sama.
Materi pidato hampir dua jam dari Presiden Prabowo Subianto lebih luas lagi. Data capaian investasi dia sampaikan. Begitu juga dengan program perbaikan sekolah. Klaim terhadap kinerja pemerintahan di bawah komandonya tak lupa disampaikan.
Kata Presiden, dalam 663 hari kepemimpinannya, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Klaim itu patut diverifikasi lagi. Pemerintah tampaknya juga perlu menjabarkan beberapa contohnya ke publik.
