KABUPATEN - Ancaman bencana hidrometeorologi di Kabupaten Malang mulai menurun. Itu terlihat setelah operasional dua pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bantuan dari Provinsi Jawa Timur mulai dihentikan sejak 10 Februari lalu.
Sebelumnya, dua pesawat itu disiagakan di wilayah pantai selatan. Cara kerja pesawat OMC dengan menabur garam ketika awan mendung mulai berkumpul di atas laut. Garam itu mempercepat awan untuk melepas hujan.
Dengan begitu, hujan yang dibawa awan mendung sudah habis diturunkan di laut sebelum sampai ke daratan. Berbeda ketika awan mendung sudah lebih dulu sampai darat.
Dua pesawat itu bakal menaburi kapur agar awan mendung tidak berkumpul di satu titik. Itu memungkinkan hujan lebih merata karena awan sudah menyebar dengan intensitas hujan yang lebih kecil.
”Dua unit OMS sudah tidak beroperasi lagi karena kontraknya sudah habis,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto.
Berdasar rilis BMKG Juanda, musim hujan yang berpotensi menjadi cuaca ekstrem di Jawa Timur terjadi pada Bulan Januari hingga Februari saja. Untuk perkiraan potensi curah hujan pada bulan Januari mencapai 58 persen. Sementara pada bulan Februari hanya 22 persen.
Beroperasinya dua OMC itu sangat membantu dalam pencegahan bencana. Sementara di Kabupaten Malang, paling tidak ada 17 kecamatan yang dipetakan rawan bencana. Mulai dari angin kencang, banjir, hingga tanah longsor.
”Karena daerah pesisir sudah disiagakan OMC, bencana tahun ini termasuk menurun,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto. Meski banjir dan tanah longsor tetap ada, frekuensinya tidak separah akhir tahun 2024.
Menurut dia, apabila tidak ada OMC, potensi bencana di Kabupaten Malang bisa seperti bencana yang menimpa Sumatera. Sementara itu, anggaran BPBD Kabupaten Malang sudah terpangkas Rp 4 miliar.
Sebab dampak dari pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Malang. Tahun ini pihaknya hanya mendapat alokasi dana Rp 7 miliar saja. Padahal tahun 2025 alokasi dananya mencapai Rp 11 miliar.
”Dari total alokasi itu, sebanyak Rp 6 miliar sudah habis untuk belanja pegawai dan operasional seperti bayar listrik, bayar air, biaya operasional kendaraan dan perbaikan, serta pembelian bahan bakar,” lanjut Purwoto.
Untuk itu, kegiatan sosialisasi dan pelatihan tanggap bencana harus dikurangi. Belum lagi pendirian lima posko tanggap darurat bencana yang direncanakan selesai pada bulan Maret mendatang. Sementara jumlah tenaga yang berjaga di posko-posko itu terpaksa dipangkas agar menghemat biaya operasional. (aff/by)
Disunting kembali oleh Intan Nurlita Dewi
Editor : Aditya Novrian