Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Lamanya Proses PBG dan FLPP Jadi Bahasan Serius

Neny Fitrin • Jumat, 10 Maret 2023 | 00:52 WIB
Para pengurus DPP dan Apersi DPD Jatim usai rapat koordinasi di NK Cafe, (8/3)
Para pengurus DPP dan Apersi DPD Jatim usai rapat koordinasi di NK Cafe, (8/3)


Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD)  Apersi Jawa Timur (Jatim)  mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor)  kemarin (8/3).

Rakor di NK Cafe itu diikuti oleh perwakilan Apersi dari berbagai koordinator wilayah (Korwil) di Jatim. Seperti Kediri, Madiun, Probolingggo, bahkan  Korwil NTT (Nusa Tenggara Timur).

Ketua Apersi DPD Jatim Makhrus Sholeh mengatakan, pembahasan utama dalam rakor ini adalah pem­biayaan developer dan KPR (Kredit Perumahan Rakyat).

Karenanya, rakor tersebut ber­kola­borasi de­ngan dua  bank milik pemerintah. Yakni Bank Tabu­ngan Negara  (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Photo
Photo
Penyerahan tanda mata kepada perwakilan Bank BRI

"Kami juga men­diskusikan per­masalahan apa yang tengah terjadi dan langkah apa yang perlu diambil," terangnya.

Makhrus pun menyebut beberapa permasalahan yang tengah dihadapi Apersi DPD Jatim. Di antaranya Per­setujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih membutuhkan waktu cukup lama dan harga rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pem­biayaan Perumahan) yang tidak mengalami kenaikan selama 3 tahun.

Sementara itu bahan bangunan dan tenaga kerja harganya sudah naik. "Sayangnya dari pemerintah tetap dipatok dengan harga segitu," imbuhnya.

Untuk itu, kolaborasi dengan per­bankan  sangat diperlukan. Sebab 90 persen pembiayaan properti didanai oleh bank-bank tersebut.  Selain itu Makhurs menjelaskan bahwa solusi dari masalah-masalah itu dibutuhkan guna percepatan semboyan DPD APERSI Jatim, yakni "Membantu Menyediakan Rumah untuk Masyarakat".

Saat ini, ada 300 anggota Apersi Jatim telah membangun rumah FLPP atau rumah subsidi pe­merintah. "Cukup de­ngan uang muka satu sampai 10 persen, angsurannya sekitar Rp 950 ribu sampai selesai," jelasnya.

Tidak hanya itu, keuntungan rumah FLPP juga mendapat  bantuan pemerintah sekitar Rp 40 juta. "Bagii keluarga yang belum punya rumah sangat membantu," kata dia.

Seperti bayar kos, tetapi kelak menjadi rumahnya sendiri dan gratis asuransi, ditambah bantuan uang muka Rp 4 juta.

Photo
Photo
Serah terima cinderamata dari Apersi DPD Jatim kepada perwakilan Bank BTN

Sementara itu Ketua umum DPP Apersi Junaidi Abdillah me­ngapresiasi Apersi Jatim atas terselenggaranya rakor ini. "Apersi Jatim memiliki pertumbuhan keang­gotaan yang tinggi. Realisasi KPR di Jatim juga meningkat," ucapnya

"De­ngan segala  potensi yang ada di Jatim, Apersi perlu mengembangkan usaha untuk memaksimalkan potensi itu," tutupnya. (dur/nen) Editor : Neny Fitrin
#Radarmalang#radarmalanghariini#jawaposradarmalang# #apersi #apersi dpd jatim #PBag #BRI #apersi dpp pusat #Perbankan #Pembiayaan #BTN #FLPP