Itulah tulisan yang beredar di media sosial (medsos) beberapa pekan lalu. Tentu, langka dan mahalnya minyak goreng tidak dipicu lonjakan kasus Covid-19. Juga tidak ada benang merahnya antara Covid-19 dengan mahalnya minyak goreng.
Bisa jadi, netizen sekadar menyindir pemerintah karena tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng di pasaran. Sebenarnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sudah berusaha mengendalikan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Dengan kata lain, pengusaha tidak boleh menjual minyak goreng dengan harga di atas Rp 14.000 per liter.
Tujuannya bagus. Untuk mengantisipasi pengusaha nakal yang memanfaatkan kondisi demi mengais keuntungan sebesar-besarnya. Tapi pemerintah seolah lupa bahwa harga CPO (bahan mentah) minyak goreng sudah mahal. Jika dipaksakan menjual Rp 14.000 per liter sementara mereka membeli CPO dengan harga mahal, laba bisa terpangkas. Akibatnya, mereka berusaha mengantisipasinya dengan cara menimbun, lalu melepasnya kembali setelah harga minyak goreng melambung tinggi.
Dugaan adanya penimbunan itu sangat kuat. Indikasinya, minyak goreng langka selama pemberlakuan HET. Tapi ketika HET dicabut dan pemerintah mengembalikan harga ke sistem pasar, tiba-tiba minyak goreng kembali bermunculan. Rak-rak minyak goreng di swalayan maupun minimarket yang sebelumnya kosong, mendadak penuh. Berbagai merek pun ada.
Dampak lain akibat penetapan HET adalah, oknum pengusaha memilih mengekspor minyak goreng ke mancanegara. Itu karena harga internasional lebih mahal dibanding di dalam negeri. Ujung-ujungnya, terjadi kelangkaan di dalam negeri.
Sebenarnya pemerintah bisa saja membatasi, bahkan melarang ekspor minyak goreng agar pasokan di dalam negeri tetap stabil. Namun adanya krisis minyak goreng ini mengesankan bahwa pengawasan pemerintah lemah.
Lantas, apakah cara pemerintah mengendalikan harga minyak goreng dengan memberlakukan HET kurang pas? Pencabutan HET menegaskan bahwa cara tersebut tidak efektif. Tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, justru menuai persoalan baru: minyak goreng langka.
Sebelum memutuskan langkah apa yang akan diambil, sebaiknya ada analisis mendalam. Tabulasi dulu faktor apa saja penyebab minyak goreng mahal. Misalnya, adanya praktik mafia seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat hearing bersama DPR RI beberapa hari lalu, meski sampai sekarang tudingan itu tak terbukti.
Sejumlah media mainstream mengungkap beberapa faktor pemicu melonjaknya harga minyak goreng. Pertama, harga internasional lebih mahal dibanding domestik. Kedua, produksi sawit menurun pada musim panen semester II ini. Imbasnya, pasokan CPO (bahan mentah) berkurang, sehingga harganya melonjak. Lonjakan harga CPO ini berdampak pada melambungnya harga minyak goreng.
Dari beberapa faktor itu, mana penyebab yang paling mendasar? Tentu dibutuhkan kajian. Faktor-faktor penyebab yang sudah ditabulasi itu lantas dianalisis. Kalau perlu ada diplomasi keilmuan di antara beberapa faktor tersebut, sehingga mengerucut kepada akar masalah.
Solusi yang diambil harus menjawab dari akar masalah tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu berdiplomasi dengan produsen dan distributor minyak goreng. Tujuannya untuk mengantisipasi mereka mencari celah guna menghindari aturan, meski fitrah pengusaha adalah mencari untung besar. Gagalnya penetapan HET harus dijadikan pelajaran. Jangan sampai solusi yang dikeluarkan ditinjau lagi lantaran tidak menjawab persoalan. Bagaimana menurut Anda? (kritik saran di email mahmudanyudoyono@gmail.com) Editor : Indra Andi