“Kita tidak ingin menjadi suatu bangsa yang demikian!
Kita ingin menjadi suatu bangsa yang setiap hari digembleng oleh keadaan.
Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali
Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali..!!”
Peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini masih diwarnai dengan situasi yang tidak mudah. Ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umum merasakan betul hal itu. Ini tidak hanya terjadi di Malang, tapi juga nasional. Dan, apa yang terjadi sekarang tidak bisa dilepaskan pula dari situasi global. Geopolitik internasional memengaruhi kita yang ada di sini.
Dan, kemerdekaan diraih dengan perjuangan yang tidak mudah. Penuh darah dan air mata. Begitu juga untuk mempertahankannya. Karena kemerdekaan memiliki cita-cita, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebuah landasan konstitusi yang menyebutkan alasan mengapa negara ini didirikan.
Dari situ kita bisa tahu bahwa kemerdekaan bukanlah kata pasif, yang berhenti begitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan oleh dwitunggal Soekarno-Hatta. Kemerdekaan adalah kata aktif yang harus terus diperjuangkan sampai kapan pun. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.
Maka, kutipan di awal tulisan ini menjadi relevan. Itu adalah kutipan pidato Bung Karno pada 1963 ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebuah pidato yang mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti. Dan, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu tidaklah mudah. Selalu ada rintangan dan tantangan.
Tapi, kata Bung Karno, bangsa ini bukanlah bangsa yang bermental tempe. Melainkan, bangsa yang punya otot kawat, balung wesi. Yang selalu siap digembleng oleh keadaan sesulit apa pun.
Jika ditarik pada kondisi sekarang, situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih adalah gemblengan keadaan. Sebagai bangsa yang “okabawes” alias otot kawat balung wesi, kita harus mampu untuk selalu bangkit kembali.
Kami yang di pemerintahan pun demikian pula. Alih-alih menyerah oleh keadaan, berbagai tekanan dan tantangan harus mampu melahirkan kreativitas untuk mengatasinya. Dengan prioritas utama tetap kepentingan rakyat.
Berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah harus bisa disikapi dengan cerdik. Jangan sampai mengalihkan beban itu ke rakyat yang kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja. Jika itu yang terjadi, beban rakyat akan semakin berat. Padahal, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat yang dipimpinnya selalu baik-baik saja.
Itulah yang kemudian melatarbelakangi keputusan saya untuk tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang hari-hari ini isunya sedang sensitif. Bahkan menggratiskan mereka yang nilai PBB-nya di bawah Rp 30 ribu. Ini bukan hanya berlaku tahun sekarang, tapi seterusnya selama saya menjabat wali kota Malang.
Potensi pendapatan yang hilang akibat keputusan itu tidak menjadi masalah. Meskipun nilainya mencapai miliaran rupiah. Bisa dicari gantinya.
Gemblengan keadaan seperti inilah yang menuntut aparatur pemerintah untuk tetap strong dan lebih kreatif. Sebab, ada orientasi yang lebih besar yang perlu diperjuangkan. Yaitu, kesejahteraan rakyat.
Warga yang sedang terimpit keadaan harus ditolong. Agar bisa mempunyai ruang napas yang lebih lega. Sehingga mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa.
Karena itulah, meski dalam jangka pendek akan ada potensi pendapatan daerah yang hilang, kami meyakini dalam jangka panjang keputusan ini justru akan mampu menggerakkan perekonomian di daerah. Dan, saya kira, ini adalah bagian dari upaya untuk terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Agar rakyat tetap tahes komes. Merdeka!!
Dr Ir Wahyu Hidayat
Arek Mbareng
Wali Kota Malang 2025-2030.