Sebagai informasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD di Kota Malang terbagi ke dalam tiga jalur. Yakni jalur zonasi, afirmasi, dan mutasi orang tua. Jalur zonasi memiliki kuota 80 persen dari total pagu sekolah. Sementara mutasi 5 persen dan afirmasi 15 persen.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menunjukkan jumlah SD negeri di kota ini mencapai 195 sekolah. Tahun ini, ratarata hanya mendapatkan 30- 40 siswa baru. Hanya 15 sekolah yang bisa mendapatkan di atas 60 siswa baru. Bahkan SDN Model mampu mendapatkan 140 siswa.
Kondisi sebaliknya terjadi di SDN Cemorokandang 2. Awalnya mematok target 56 peserta didik baru dan membuka dua kelas. Namun yang mendaftar hanya 31 siswa. Akhirnya mereka memutuskan hanya membuka satu kelas saja atau berjumlah 28 murid. Tiga siswa sisanya dialihkan ke SDN Cemorokandang 4. ”Dua tahun lalu pagu dua kelas tidak terpenuhi. Kami coba tahun ini menerima dua kelas lagi, ternyata tidak terpenuhi juga. Akhirnya kami putuskan hanya menerima 28 siswa,” terang Kepala SDN Cemorokandang 2 Musito.
Menurutnya, penurunan jumlah siswa baru merupakan dampak keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah anak yang memasuki usia sekolah dasar di sekitar sekolah itu pun tidak sebanyak dulu. Sekolah tersebut sebenarnya sudah menerima peserta didik baru dari kawasan Kabupaten Malang. Namun tetap saja tidak bisa memenuhi target dua kelas.
”Sekolah kami berdekatan dengan Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tapi tetap kami utamakan anak dari Kota Malang terlebih dulu. Ketika sudah tidak ada, baru dari kabupaten. Ini sudah sepengetahuan dinas,” tutur Musito.
Ada juga alasan lain yang mengakibatkan beberapa sekolah negeri tidak bisa memenuhi pagu siswa baru. Salah satunya persaingan antarsekolah yang lokasinya saling berdekatan. Contohnya di SDN Kota Lama 2 dan SDN Kota Lama 3 yang saling berhadap-hadapan. Masyarakat di sekitar tempat itu lebih memilih menyekolahkan anaknya di SDN Kota Lama 2
Akibatnya, SDN Kota Lama 3 harus mencari siswa dari luar kawasan kelurahan, bahkan hingga lintas kecamatan. SD tersebut banyak menerima pendaftar yang berasal dari wilayah Bumiayu, Sawojajar, dan Buring. ”Mereka yang tidak dapat sekolah di sekitar rumahnya bisa ditampung di sini,” kata Panitia PPDB SDN Kota Lama 3 Nurhayati.
Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Dodik Teguh Pribadi menuturkan, kurangnya pendaftar di beberapa sekolah dimungkinkan karena letaknya yang berada di pinggir Kota. Sedangkan wali murid masih banyak yang memilih mendaftarkan anaknya di SD berada di tengah. ”Faktor prestasi sekolah juga menentukan minat wali murid untuk mendaftarkan sang buah hati ke lembaga pendidikan,” imbuhnya.
Penerimaan Tidak Merata
Kondisi serupa juga dialami sejumlah SD negeri di Kota Batu. Misalnya yang dituturkan Kepala SD Negeri Sisir 02 Anifah Noor Aida. Tahun ini, jumlah siswa kelas 1 di sekolahnya di bawah 10 anak. Jauh dari angka ideal satu rombongan belajar 28 siswa.
Anifah menyebut penurunan jumlah siswa baru SD di Kota Batu linier dengan penurunan lulusan Taman Kanak Kanak (TK). ”Jadi bukan SD saja yang merasakan kekurangan murid. TK juga mengalami masalah yang sama. Kalau jumlah lulusan TK sedikit, kami harus apa?” terang Anifat.
Dia menambahkan, di kawasan Sisir terdapat banyak SD negeri. Yakni SD Negeri Sisir 01 sampai 06. Lokasi SD Negeri Sisir 01, 02, dan 05 berdekatan. SD Negeri Sisir 03, 04, dan 06 juga berada di area yang berdekatan. ”Mungkin lokasi sekolah yang berdekatan atau berkumpul di satu kawasan memicu timbulnya permasalahan. Akhirnya mempengaruhi tingkat meratanya jumlah siswa,” jelas Anifah.
Sedikit berbeda, SD Negeri Ngaglik 02 berhasil mendapatkan 50 siswa baru. Namun perolehan itu sebenarnya belum memenuhi target 25 siswa untuk bisa membuka dua rombel. Namun pihak sekolah tetap memutuskan membuka dua rombel dengan masingmasing 25 siswa. ”Satu rombel idealnya 28 siswa. Kami hanya berhasil memenuhi 50 siswa. Tapi tetap kami anggap bisa memenuhi pagu,” terangnya Kepala SD Negeri Ngaglik 02 Indah Wahyuningsih.
Sementara itu, Kepala SDN Oro-Oro Ombo 02 Budiyono menjelaskan bahwa keterisian pagu SD negeri di Kota Batu memang tidak merata. Contoh di sekolahnya yang mematok target 56 siswa. Ternyata yang mendaftar 60 siswa. Artinya melebihi standar rombel yang ada.
”Di SD lain rata-rata ada penurunan jumlah siswa. Banyak yang memilih SD atau MI swasta. Akhirnya SD negeri terkesan mendapatkan siswa apa adanya,” terang pria yang punya pengalaman menjadi Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) itu.
Budiyono menegaskan bahwa penurunan jumlah siswa baru juga berpengaruh pada nilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Lebih jauh lagi juga berpengaruh pada keterisian jenjang selanjutnya. ”Kami berharap ada batasan penerimaan siswa baru untuk SD swasta agar keterisian pagu SD negeri di Kota Batu lebih merata,” tandasnya.
Problem lebih pelik dan kasat mata sebenarnya terjadi di Kabupaten Malang. Namun hingga kemarin belum terkumpul data rekapitulasi PPDB dari seluruh SD Negeri. Yang jelas, dari tahun ke tahun selalu terjadi kekurangan murid di sekolah-sekolah yang lokasinya terpencil atau berada di pelosok.
Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Ahmad Wahid Arif mengatakan, jumlah SD negeri di Kabupaten Malang kini mencapai 1.065. Sedangkan untuk SD swasta hanya 80 saja. Artinya, keberadaan SD hanya sekitar 10 persen saja, sehingga tidak menjadi faktor utama kekurangan murid baru di SD negeri.
Beberapa SD negeri yang lokasinya di kawasan padat penduduk tidak mengalami kendala pengisian pagu siswa baru. Seperti diungkapkan K3S Singosari Susilowati yang menyebut keterisian pagu SD negeri di kawasan itu tidak menemui kendala berarti.
Kecuali di tiga SD terpencil, yakni SDN Randuagung 5, SDN Toyomarto 3, dan SDN Wonorejo 4. ”Dari 55 SD negeri yang ada di Singosari hanya tiga itu yang tampaknya memang selalu jadi langganan kekurangan murid,” ujarnya. Selain karena kondisi geografis ketiga sekolah tersebut, keterbatasan tenaga pendidik dan rendahnya minat sekolah anak-anak di sana menjadi faktor minimnya penerimaan siswa baru. (adk/ifa/dre/fat) Editor : Mardi Sampurno