Kota Malang dan Kabupaten Segera Lakukan Uji Coba
MALANG RAYA - Meski belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, dua pemda di Malang Raya mulai bersiap menyambut program makan siang gratis
Yang pertama Pemkot Malang. Berikutnya yakni Pemkab Malang. Di Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersiap menggelar uji coba.
Meski belum ada jadwal pasti, rencananya akan dilakukan bulan ini.
”Tujuannya agar kami siap kalau sewaktu-waktu direalisasikan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim.
Dengan uji coba, dia menyebut ada beberapa sekolah yang nanti bisa menjadi pilot project program tersebut. Sehingga bila program itu benar-benar diterapkan, pihaknya bakal lebih siap lagi.
Di sisi lain, Adhim menyebut bila pihaknya juga bersiap melakukan sinergi dengan berbagai dinas. Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk menguji kelayakan dan kadar gizi makanan itu.
Juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang untuk memasok kebutuhan makanan.
Komunikasi dengan keduanya sudah terjalin. Adhim memprediksi, realisasi program makan siang gratis kemungkinan bakal diberlakukan tahun depan.
Tepatnya setelah pelantikan presiden terpilih. Sebab, seperti diketahui, program itu merupakan salah satu janji kampanye Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Adhim menambahkan, realisasi program tersebut kemungkinan akan diterapkan untuk jenjang SD dan SMP se-Kota Malang.
Baik negeri maupun swasta. Dia tak bisa memprediksi apakah program tersebut akan diterapkan setiap hari atau hanya pada hari tertentu saja.
”Kemung-kinan besar memang setiap hari selama masuk sekolah, atau sekitar lima hari sekolah,” terangnya.
Program tersebut akan secara otomatis mendata jumlah siswa jenjang SD dan SMP (selengkapnya baca grafis). Itu digunakan untuk mengestimasi kebutuhan anggaran.
Sebagai gambaran, alokasi dana per hari untuk makan siang siswa bisa dijatah Rp 10 ribu per anak.
”Jumlah kebutuhannya ya tinggal mengalikan saja,” imbuh Adhim.
Bila benar nominal alokasi itu, sedikitnya dibutuhkan dana Rp500 juta per hari. Sebab, di Kota Malang ada 54.676 pelajar SD dan SMP.
Di tempat lain, Pemkab Malang diketahui sudah membangun dapur sehat. Lokasinya di Kecamatan Kepanjen. Tepatnya di samping Kodim 0818 Malang-Batu.
Bila program itu jadidi terapkan, dapur tersebut akan menyiapkan makanan bergizi untuk 3.000 pelajar di Kepanjen.
”Dapur sehatnya sudah jadi, tinggal penerapannya nanti,” kataBupati Malang H M. Sanusi.
Bangunan tersebut berukuran sekitar 400 meter persegi. Di dalamnya sudah lengkap dengan gudang penyimpanan bahan makanan.
Rencananya, tempat tersebut bakal memproduksi makanan bergizi seimbang 1.000 kilokalori (kcal). Karena itu, Dinas Pendidikan ada berkoordinasi dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang.
Sanusi menambahkan, pihaknya bakal memanfaatkan bahan-bahan makanan dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga.
”Kami juga bakal membahas terkait pola distribusi susu ke penerima,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.
Untuk sementara, dapur umum tersebut hanya melayani siswa-siswi dengan radius 2 kilometer dari Kodim 0818 Kepanjen.
Mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP. Seperti SDN 4 Panggungrejo dan SMPN 2 Kepanjen. Ke depan, rencananya ada minimal satu dapur sehat di tiap kecamatan.
Skema pengantaran makanan juga sudah dipersiapkan pemkab. Rencananya, ada tim khusus yang mengantarkan mulai pukul 10.00.
Tidak hanya untuk anak sekolah, ibu hamil dan lansia juga bakal mendapat jatah makanan bergizi.
Awalnya, uji coba program tersebut hendak dilaksanakan pada 17 Agustus 2024. Akan tetapi, karena bangunan dapur sehat belum tuntas 100 persen, rencana uji coba masih ditunda hingga waktu yang belum ditetapkan.
Sanusi mengaku sudah memberi mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan kepala sekolah agar mendata siswa-siswinya.
Namun, menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah pelajar SD dan SMP di Kabupaten Malang mencapai 255 ribu orang.
Berbeda dengan Pemkot dan Pemkab Malang, Pemkot Batu memilih pasif dalam merespons rencana program tersebut.
Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai enggan berkomentar banyak. Hingga kini, dia dan jajaran perangkat daerah (PD) masih menunggu instruksi dari pusat.
”Kami masih menunggu regulasinya turun,” kata dia.
Menurut Aries, skema apapun yang akan dibuat harus menunggu perintah dari pusat. Pasalnya, jika skema dibuat tanpa menunggu pemerintah pusat, dikhawatirkan tak sesuai dengan regulasi yang ada.
”Jangan sampai kami buat skemanya, tapi ternyata tidak sesuai dengan regulasi pusat. Nanti malah akan menyalahi prosedur,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu Farida Anifah.
Dia mengatakan, skema untuk makan siang gratis belum dibuat hingga kini. Juga tak ada pembahasan terkait rancangan awal maupun alokasi anggaran per siswa.
”Sampai sekarang kami masih menunggu (instruksi dari pemerintah pusat),” ujarnya singkat. (ori/yun/sif/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana