KEPANJEN – Jatah anggaran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) mengalami penurunan. Di tahun 2022 lalu batas maksimal DD yang bisa digunakan untuk BLT sebesar 40 persen. Tahun ini jumlahnya terjun bebas, maksimal hanya 25 persen saja. Tak hanya itu, jumlah penerima juga berkurang banyak.
Ketentuan tersebut menjadi kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). Penurunan jatah BLT DD tersebut karena pandemi Covid-19 dinilai sudah melewati masa krisis. “DD untuk BLT sesuai PMK nomor 201 tahun 2022 dan Permendes nomor 8 tahun 2022. Ada prioritas yang sudah tercantum, dari desa tinggal memakai template aturan ini,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Eko Margianto kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin (10/1).
Sebagai gambaran, dana desa tahun 2022 adalah Rp 409 miliar. Capaian serapan sebesar 99 persen. Sehingga, tahun ini sebanyak 378 desa se-Kabupaten Malang menerima tambahan lagi. Total DD sekarang adalah Rp 452 miliar atau naik Rp 42,7 miliar.
Jika dihitung, tahun 2022 lalu, jumlah BLT DD adalah Rp 163,6 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 45 ribu kepala keluarga (KK). Para penerima tersebar di seluruh Kabupaten Malang. Tiap orang menerima Rp 300 ribu per bulan. ”Penetapan penerima BLT DD dilakukan musyawarah desa (musdes),” tambahnya.
Menurut Eko, tahun ini penerima DD diprediksi akan mengalami penurunan. Sebab, nilai BLT DD tidak lagi sama dengan tahun 2022. Misalnya, tiap desa memakai angka maksimal 25 persen dari DD. Dikalikan dengan Rp 452 miliar, maka nilai BLT adalah Rp 113 miliar. Kemudian, tiap orang terdaftar BLT DD menerima sama dengan tahun lalu, yakni Rp 300 ribu per bulan. Sehingga dalam setahun, per KK mendapat Rp 3,6 juta.
Sementara itu, jumlah KK yang berpotensi menerima BLT DD turun dari 45 ribuan menjadi 31 ribuan KK. Hal ini tidak terelakkan. Sebab, masa Covid-19 menjadi dasar penyerahan BLT DD sebesar 40 persen pada tahun 2022 lalu. Dengan demikian, tahun 2023 ini, dasar BLT DD berubah. Yakni, data kemiskinan ekstrem yang dimiliki pemerintah pusat.
Di sisi lain, Eko menyebut pemerintah pusat menaruh perhatian khusus untuk ketahanan pangan. Dari Rp 452 miliar, minimal 20 persen harus dianggarkan di APBDes untuk pangan. Maka, total anggaran khusus ketahanan pangan sekitar Rp 90 miliar.
Dari sisa anggaran DD, pemerintah desa bisa memakainya untuk pembangunan infrastruktur. “Sisanya untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan dan kebencanaan,” sambung Eko.
Kades Tambakrejo, Yonatan Saptoes mengaku bersyukur DD yang cair ada tambahan alokasi plus untuk program desa. “Kami bisa melakukan tambahan program pembangunan infrastruktur juga. Serta, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan,” terang Yonatan dikonfirmasi terpisah. (fin/nay) Editor : Mardi Sampurno